Pansus 1 Nilai Kinerja Walikota Pangkalpinang Baru 80 Persen Penuhi Visi dan Misi

Ada juga masalah infrastruktur perlu ditingkatkan lagi seperti pembangunan rumah layak huni, apalagi di Kota Pangkalpinang ini masih

Pansus 1 Nilai Kinerja Walikota Pangkalpinang Baru 80 Persen Penuhi Visi dan Misi
Bangkapos/Edwardi
Rano, Ketua Pansus 1 DPRD Kota Pangkalpinang. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Pansus 1 DPRD Kota Pangkalpinang, Rano menilai kinerja Walikota Pangkalpinang dan jajaran selama periode 2013-2018 sekitar 80 persen sudah memenuhi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Hal ini diungkapkan Rano usai rapat paripurna istimewa di DPRD Kota Pangkalpinang, Selasa (02/10/2018).

"Beberapa proyek pembangunan yang dikeluhkan seperti pembangunan gedung baru RSUD Depati Hamzah yang belum dioperasikan hingga saat ini, padahal sudah diresmikan sejak akhir 2017 lalu karena masalah ketersediaan alkes," kata Rano.

Ditambahkan selain itu soal BPJS Kesehatan banyak dikeluhkan karena tidak ada klaimnya dari rumah sakit umum sebab dari BPJS Kesehatan belum ada pembayaran kepada RSUD.

" Ada juga masalah infrastruktur perlu ditingkatkan lagi seperti pembangunan rumah layak huni, apalagi di Kota Pangkalpinang ini masih ada beberapa wilayah kumuh," ujarnya.

Dilanjutkannya, ada juga persoalan PDAM Tirta Pinang yang merupakan BUMD selama ini respon dari Pemkot Pangkalpinang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan lagi.

"Untuk peningkatan kualitas air dan penambahan pelanggan masih perlu ditingkatkan lagi," tukasnya.

Dilanjutkannya, persoalan penanganan rusunawa juga efektif, kondisi rusunawa saat ini mengalami penurunan bukannya peningkatan dari segi jumlah penghuninya.

"Hasil sewa rusunawa belum signifikan untuk menambah PAD bagi Kota Pangkalpinang, sedangkan pengeluaran anggaran pemda untuk perbaikan dan pemeliharaan lebih besar dari pendapatan sewanya," imbuhnya.

Ditambahkannya, ada juga keluhan dari Dukcapil Pangkalpinang soal server data yang sudah overload, sehingga meminta penganggaran untuk pembelian server yang baru.

"Dikhawatirkan bila infrastruktur Dukcapil ini tidak segera ditangani akan berdampak negatif terhadap data-data kependudukan warga Kota Pangkalpinang," tandasnya.(*)

Penulis: edwardi
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved