Kasus Pemalsuan Data KPR Bank Arta Graha, Majelis Hakim Geram Keterangan 4 Terdakwa dan BAP Tak Sama

Majelis hakim geram selama persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang kepada empat terdakwa kasus pemalsuan data KPR

Kasus Pemalsuan Data KPR Bank Arta Graha, Majelis Hakim Geram Keterangan 4 Terdakwa dan BAP Tak Sama
Bangkapos/Yudha Palistian
Suasana persidangan kasus pemalsuan data KPR Bank Artha Graha di Ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang. 

Laporan Wartawan Bangka Pos,  Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Majelis hakim geram selama persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang kepada empat terdakwa dalam kasus pemalsuan data Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)  Bank Arta Graha karena jawaban yang dilontarkan tak sama dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  yang dihadirkan, Rabu (3/10/2018).

Sidang yang sudah terhitung sembilan kali begulir sejak agustus 2018 lalu,  dipimpin oleh ketua majelis hakim (I Nyoman Wiguna)  serta hakim anggota yakni Siti H Siregar dan Corry Oktarina.

Selama persidangan di ruang sidang tirta, empat terdakwa menjawab berlainan antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan fakta selama persidangan menyebabkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hidajaty dan Majelis Hakim menggelengkan kepala serta ekpresi wajah kesal.

"Saudara terdakwa,  kalian berempat ini adalah tim loh, satu kantor,  satu proyek dan dari satu pencairan dana. Kog jawaban satu sama lain tidak bersinergi,  ini sudah ada BAP," ujar I Nyoman selaku Ketua Hakim di hadapan Persidangan.

Ketua Hakim mempertegas, jika jawaban seperti itu bisa memberatkan terdakwa. Bisa dikenakan pasal berlapis Tindak Pidana Korupsi, Money Laundry dan Perbankan,

Empat terdakwa yang kembali dihadirkan Willy Christianto sebagai Pimpinan Cabang Bank Artha,  Willie alias Ayung bekerja sebagai AO (Account Officer), Erwin Yuanto bekerja sebagai AO (Account Officer) dan Arrizky Muharrya bekerja sebagai karyawan tetap.

Mereka harus berhadapan dengan meja hijau PN lantaran memanipulasi data  pencatatan dalam pembukuan proses laporan, Pusat Pembiyaan Perumahan Kementerian (PUPR) untuk Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahaan (FLPP) melalui KPR perumahan sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 1.564.000.000,- dari kementrian PUPR, dan mereka membuat data tidak sesuai dengan berkas yang sebenarnya berdasarkan hasil audit internal.

Keempat pegawai Bank itu pun dilaporkan serta dijerat dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) hrf a UU RI Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahann atau UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Penulis: Yudha Palistian
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved