IDI Babel Menurun, Tetapi Peran DPRD Berubah dari Kategori Buruk Menjadi Baik

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 mengalami penurunan

IDI Babel Menurun, Tetapi Peran DPRD Berubah dari Kategori Buruk Menjadi Baik
Dokumen Bangka Pos
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung, Darwis Sitorus. 

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM -- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016, tetapi Peran DPRD mengalami peningkatan dari kategori buruk menjadi kategori baik.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Babel, Darwis Sitorus mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Babel 2017 mencapai angka 80,11 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 83,00.

"IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)," jelasnya kepada Bangkapos, Selasa (9/10/2018).

Menurut data BPS rersebut, tahun 2017 terdapat empat variabel yang mengalami penurunan indeks dan dua variabel yang mengalami peningkatan.

"Dari empat variabel yang mengalami penurunan, satu diantaranya menurun cukup tajam," ucap Darwis.

Jika diklasifikasikan menurut beberapa variabel :

1. Peran Peradilan yang Independen menurun paling tajam yaitu sebesar 75,00 poin, dari 100,00 pada 2016 menjadi 25,00 pada 2017.

2. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Kebebasan berpendapat yang turun 27,11 poin, dari 100,00 pada 2016 menjadi 72,89 pada 2017.

3. Di sisi lain, variabel Peran DPRD meningkat cukup tinggi sebesar 49,34 poin, dari 44,33 pada 2016 menjadi 93,67 pada 2017. Peningkatan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Peran DPRD dari kategori buruk menjadi kategori baik.

4. Variabel lain yang juga meningkat adalah Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Variabel ini meningkat sebesar 2,42 poin dari 88,88 pada 2016 menjadi 91,30 poin.

Darwis menuturkan, metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data seperti Review surat kabar lokal, Review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara mendalam.

Penulis: Yudha Palistian
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved