SPIP dan APIP 8 Pemda di Babel Rendah Bikin Rawan Korupsi

Delapan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rentan terjadinya tindak pidana korupsi.

SPIP dan APIP 8 Pemda di Babel Rendah Bikin Rawan Korupsi
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelanggaraan Keuangan Daerah Badan Pangawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Gatot Darmasto. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM - Delapan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) hal ini membuatnya rentan terjadinya tindak pidana korupsi.

Untuk SPIP baru Kabupaten Bangka Tengah yang berhasil berada di level 3, sedangkan enam pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi, Pangkalpinang, Bangka, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan masih berada di level 1.

"Di Babel targetnya harus 6 yang sudah level 3. Tapi, Alhamdulillah baru 1 kabupaten Bangka Tengah yang level 3," kata Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelanggaraan Keuangan Daerah Badan Pangawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Gatot Darmasto dalam Kick Off Implementasi SIMDA Perencanaan (E-planning) pada Pemerintah Provinsi Babel, di ruang Pasir Padi, Rabu (10/10/2018).

Sedangkan untuk APIP tidak ada pemerintah daerah di Babdl yang meraih level 3. Namun, baru dua kabupaten yang berhasil meraih level 2 yakni Bangka dan Bangka Tengah. Enam pemerintah daerah lainnya masih berada di level 1.

Level SPIP dan APIP ini terdiri dari 1-5, dengan level terendah 1 dan tertinggi level 5. BPKP menargetkan paling tidak untuk SPIP dan APIP harus berada di level 3 untuk mengantisipasi tindak korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"SPIP dan APIP ini kunci untuk menciptakan clean government. Level dari SPIP dan APIP harus ditingkatkan minimal level 3 harus segera kalau bisa tahun ini, karena kalau tidak tiga, percayalah tunggu tanggal mainnya, pasti akan terjadi sesuatu," tegasnya.

"SPIP dan APIP yang menjadi soko guru dan pilar organisasi pemerintahan agar bebas dari tindak korupsi," tambahnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pemerintah daerah juga tidak hanya fokus mencapai level tiga.

"Level tiga jangan hanya angka tapi esensinya, harus bener-bener level 3, ini jangan hanya mendorong untuk WTP. Tapi esensi dari level 3 itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved