Penertiban Tambang Ilegal Libatkan Aparat Penegak Hukum

Skema inilah yang sedang ditata, yang namanya wilayah pertambangan rakyat, masyarakat kita

Penertiban Tambang Ilegal Libatkan Aparat Penegak Hukum
Bangkapos/Putrie Agustie Saleha
Budiman Ginting, asisten bidang perekonomian provinsi Babel 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS. COM, BANGKA - Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budiman Ginting mengatakan pemerintah bersama aparat penegak hukum terus melakukan penertiban Tambang Inkonvensional (TI) ilegal disejumlah wilayah di Babel.

Ia mengatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak terhadap TI ilegal.

Pasalnya, kewenangan pemerintah daerah hanya ngawasi tambang yang memiliki izin.

"Untuk yang ilegal itu izinnya tidak ada ranahnya penertiban hukum, dan ini bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan kemananan kita penertiban," katanya usai menghadiri pengawasan terpadu bidang pertambangan mineral di Soll Marina Hotel, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, aparat penegak hukum dan pemerintahan juga sudah fokus menangani TI ilegal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penertiban hingga berujung ke jalur hukum.

"Ini sudah banyak yang ditangkap, sampai ke pengumpulnya juga banyak yang sudah ditangkap," katanya.

Menurutnya, saat ini pemerintah memang sedang menyiapkan skema agar masyarakat yang tidak memiliki izin ini bisa melakukan penambangan tapi bisa dipertanggungjawabkan baik terhadap lingkungan maupun keuangan negara.

"Skema inilah yang sedang ditata, yang namanya wilayah pertambangan rakyat, masyarakat kita ini juga mestinya ikut ini. Tapi banyak yang belum mau ikut, seperti kemitraan dengan pemilik izin," tambahnya.

Menurutnya, akan lebih mudah melakukan penertiban jika sudah perda RZWP3K sudah selesai.

"Nanti kakau sudah ada RZWP3K, maka aparat penegak hukum sudah bisa melakukan tindakan lebih tegas karena sudah ada wilayahnya. Sudah jelas bagi polisi dasar hukum menangkap," ujarnya.

Disinggung pengawasan tambang, pada perusahaan yang mengantongi izin. Ia menyebutkan hal ini terus dilakukan secara terpadu.

"Kalau pengawasan praktek penambangan yang legal, supaya melakukan penambangan yang baik dan mencari terobosan teknologi penambangan yang ramah lingkungan," tambahnya.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help