Ketegangan Warnai Rapat Koordinasi BPJS dan DPRD Bateng, Anggota Dewan Sempat Tampar Meja

Dalam rapat tersebut diwarnai ketegangan dan perdebatan kecil baik dari anggota DPRD maupun perwakilan dari BPJS Bangka Tengah

Ketegangan Warnai Rapat Koordinasi BPJS dan DPRD Bateng, Anggota Dewan Sempat Tampar Meja
Bangka Pos / Riki Pratama
Anggota DPRD Bangka Tengah dari komisi I dan II melakukan rapat koordinasi dengan pihak BPJS Kabupaten Bangka Tengah, pada Senin (15/10/2018) siang di ruang Komisi II. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Anggota DPRD Bangka Tengah dari komisi I dan II melakukan rapat koordinasi dengan pihak BPJS Kabupaten Bangka Tengah, pada Senin (15/10/2018) siang di ruang Komisi II.

Dalam rapat tersebut diwarnai  ketegangan dan perdebatan kecil baik dari anggota DPRD maupun perwakilan dari BPJS Bangka Tengah.

Ketegangan bermula dari sejumlah anggota dewan yang mengkritik pelayanan dari BPJS terkait sulitnya mendapatkan kartu BPJS jalur mandiri.

Dalam Rapat yang dipimpin oleh ketua Komisi II Murzana itu menghadirkan pihak BPJS, Dinkes dan Dinas Sosial Pemkab Bateng, yang mempertanyakan MoU kesepakatan antara BPJS dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan terkait masalah tersebut.

Ketua Fraksi PAN Rojali yang juga sekretaris Komisi II mengatakan bahwa berdasarkan peraturan Presiden Nomer 82 tahun 2018 tentang BPJS menjelaskan bahwa kewajiban wajib semua masyarakat untuk masuk BPJS tanpa terkecuali.

"Sementara kebijakan oleh BPJS Bateng kita menilai tidak pro dengan rakyat dengan cara mempersulit masyarakat mendaftarkan BPJS mandiri dan PBI dengan susahnya pengambilan kartu, yang tidak boleh di wakilkan dan menggunakan surat kuasa," ujar Rojali 

Sulitnya warga mendapatkan kartu BPJS ini diakui Rozali pernah terjadi di Desa Kurau, dimana saat itu warga terzebut mau melahirkan, suaminya ke laut.

" Ada kasus di Desa Kurau Istrinya mau melahirkan, suami ke laut anaknya masih SD. ambil kartu BPJS tidak boleh diwakilkan dengan orang lain atau dengan surat kuasa. tetapi harus mengambil harus yang tertera di dalam kartu keluarga. kalau seperti ini sia[a yang mengambil, masa istri yang mau melahirkan," ujar Rozali kesal.

Kebijakan mengambil kartu BPJS ini harus yang tertera dalam KK dan tidak boleh diwakilkan, lanjut Rozali pihaknya sangat menolak.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved