Ramadian Sebut Pembentukan Bangka Utara Terganjal PP Nomor 17 Tahun 2018

Jika persyaratan ini tak terpenuhi, upaya yang sudah dilakukan oleh Forkoda serta elemen masyarakat Belinyu-Riausilip, akan sia-sia.

Ramadian Sebut Pembentukan Bangka Utara Terganjal PP Nomor 17 Tahun 2018
Dokumen Bangka Pos
Forkoda saat melakukan aksi demo, Senin (8/10/2018) di DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM -- Upaya pembentukan Kabupaten Pemekaran, Bangka Utara, sudah bergulir sejak dulu. Namun cita-cita masyarakat Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riausilip Bangka tersebut bakal terwujud, jika persyaratan sudah terpenuhi.

Hal ini disampaikan oleh Perwakilan Fraksi Persatuan Amanat Sejahtera (PAS) DPRD Bangka, Ramadian kepada bangkapos.com, Selasa (16/10/2018). Karena jika persyaratan ini tak terpenuhi, upaya yang sudah dilakukan oleh Forkoda serta elemen masyarakat Belinyu-Riausilip, akan sia-sia.

"Kami dari fraksi PAS DPRD Bangka mendukung penuh dan mengapresiasi kepada Forkoda, seluruh masyarakat Belinyu Riausulip atas dukungan dan pengorbanan bapak-bapak ibu-ibu yang antusias untuk pembentukan Bangka Utara. Sampai-sampai mereka mau meluangkan waktu (demo beberapa hari lalu di DPRD Bangka)," kata Ramadian.

Namun kata Ramadian, masyarakat Belinyu-Riausilip maupun Forkoda jangan senang dulu. Sebab upaya pemekaran dua kecamatan tadi menjadi kabupaten baru, pisah dari Kabupaten Bangka Induk, prosesnya masih panjang. Alasannya, ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal pembentukan sebuah kabupaten baru.

"Makanya masyarakat jangan terlalu senang dulu karena menurut aturan yang berlaku, syarat pemekaran untuk menjadi Bangka Utara itu sangat-sangat belum memenuhi syarat berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018," kata Ramadian.

Dalam PP tersebut dijelaskan syarat pembentukan kabupaten baru, dalam satu kecamatan harus ada sepuluh kelurahan atau desa. Sehingga jumlah penduduk perkelurahan atau desa minimal 4000- 5000 jiwa.

"Sehingga kalau sepuluh kelurahan atau desa berarti dalam satu kecamatan, jumlah penduduk kita harus 40 ribu sampai 50 ribu jiwa," katanya.

Sedangkan kalau lima kecamatan, harus ada 50 kelurahan atau desa. Berarti jumlah penduduknya harus mencapai 200 ribu hingga 250 ribu jiwa perlima kecamatan yang dimaksud. "Sedangkan sekarang ini jumlah penduduk Kecamatan Belinyu dan Riausilip, kurang lebih 76 ribu, itu untuk dua kecamatan," katanya.

Karena terbentur persyaratan tadi, Ramadian mengajak berbagai pihak untuk mencari solusi agar cita-cita pembentukan Belinyu-Riausilip menjadi Kabupaten Bangka Utara, segera terwujud.

Halaman
12
Penulis: ferylaskari
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved