Tujuh Oknum ASN Pemkot Pangkalpinang Tersangkut Tipikor Terus Diproses

Berkas ketujuh oknum ASN pemkot ini tengah diteliti oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

Tujuh Oknum ASN Pemkot Pangkalpinang Tersangkut Tipikor Terus Diproses
Dokumen Bangka Pos
Kepala BKPSDM Pangkalpinang Agung Yubi Utama 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM - Berkas tujuh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pangkalpinang yang pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan telah mendapatkan putusan inkrah pengadilan, terus diproses. Lima oknum ASN bakal diberhentikan secara tidak hormat, dua oknum lainnya yang sudah pensiun tengah dikaji dan diputuskan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkalpinang Agung Yubi Utama, Senin (22/10/2018). Dia menjelaskan, berkas ketujuh oknum ASN pemkot ini tengah diteliti oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

Berkas yang dimaksud misalnya terkait hasil rapat, surat-menyurat mengenai teguran, lampiran keputusan inkrah dari pengadilan, hingga dokumen dari BKN.

"Prosesnya tetap berjalan. Tahapan sekarang sedang diteliti oleh bagian hukum dan Sekda, atas kelengkapan berkasnya sesuai aturan tentang ASN," kata Agung.

Menurut Agung, ada perbedaan penanganan antara oknum ASN tipikor yang masih aktif dengan yang sudah pensiun. Untuk yang terakhir, Pemkot Pangkalpinang sudah mendapatkan jawaban dari BKN dan akan diputuskan bersama dalam rapat secara nasional.

Langkah ini diambil karena, dua oknum ASN yang sudah pensiun selama ini mendapatkan pensiun dari Taspen dan Kementerian Keuangan, bukan Pemkot Pangkalpinang.

"Yang sudah pensiun ini perlu penanganan khusus dari BKN. BKN sudah menjawab bahwa ini akan dirapatkan, secara nasional. Untuk yang lima oknum ASN, itu sudah jelas. Untuk yang lima itu diberhentikan, dengan tidak hormat," ucap Agung.

Dia menjelaskan, pihaknya ditenggat untuk menyelesaikan nasib oknum ASN ini paling lama Desember tahun ini. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika tidak diputuskan sampai Desember tahun ini, maka Wali Kota Pangkalpinang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan disanksi.

"Kalau tidak (selesai sampai Desember 2018), akan ada sanksinya nanti (untuk Wali Kota)," ucapnya. 

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved