DPRD Bangka Belitung Paripurnakan Tiga Keputusan

Tata tertib DPRD Babel dalam paripurna tersebut diputuskan bila ada perubahan penjadwalan dan harus dilakukan paripurna.

DPRD Bangka Belitung Paripurnakan Tiga Keputusan
Bangka Pos
DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna terkait Pengambilan Keputusan dan Pengesahan Tata Tertib DPRD, Paripurna Penetapan Prompemperda 2019 dan Paripurna Pencapaian Raperda Pencabutan Perda No. 3 Tahun 2015 atau Perda Sumbangan Pihak Ketiga. 

DPRD Babel Paripurnakan Tiga Keputusan

BANGKAPOS.COM - DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna, Senin (22/10). Paripurna tersebut terkait Pengambilan Keputusan dan Pengesahan Tata Tertib DPRD, Paripurna Penetapan Prompemperda 2019 dan Paripurna Pencapaian Raperda Pencabutan Perda No. 3 Tahun 2015 atau Perda Sumbangan Pihak Ketiga.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, unsur pim­pinan DPRD Bangka Belitung, Wakil Gubernur Babel, Forkopimda dan Kepala SKPD di Provinsi Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Babel, Tony Purnama mengatakan tata tertib DPRD Babel dalam paripurna tersebut diputuskan bila ada perubahan penjadwalan dan harus dilakukan paripurna. Kemudian kalau ada pergantian pimpinan komisi di DPRD Babel juga harus dilakukan pemilihan ulang.

“Kalau sebelumnya untuk penjadwalan ulang paripurna itu cukup lewat Banmus dan pimpinan DPRD saja. Kedepannya tidak bisa lagi, kalau ada perubahan jadwal harus diparipurnakan juga,” kata Tony Purnama.

Terkait dengan Propemperda 2019, Tony mengatakan tahun 2019 ada beberapa perda yang diajukan di Badan Pembuatan Perda DPRD Babel. Perda disetujui untuk diajukan dengan harapan dapat membantu pemerintah dan masyarakat di Bangka Belitung.

“Semua perda itu sudah kita sepakati untuk dibahas tahun depan,” kata Tony.

Sementara untuk pencabutan Perda No.3 Tahun 2015 tentang sumbangan pihak ketiga, Tony menjelaskan bahwa pencabutan tersebut salah satunya saran dari Kemendagri dan KPK. Meskipun setelah digunakan perda tersebut sudah menghasilkan sekitar Rp 12 miliar dari pihak ketiga.

“Perda ini terpaksa kita cabut. Dan pencabutan ini sesuai dengan saran dari Kemendagri dan KPK. Dan saat ini perda sumbangan pihak ketiga ini sudah tidak berlaku lagi,” kata Tony.

Sedangkan terkait dengan dana yang terkumpul tersebut, sesuai dengan saran dari Kemendagri dan KPK, harus dimasukkan ke kas negara. Dan saat ini dananya masih berada di kas daerah.

“DPRD maunya dana itu dimasukkan ke kas daerah agar bisa dimanfaatkan untuk membantu pembangunan kita,” ujar Tony.

Sementara Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fattah mengatakan pemerintah setuju terkait dengan perda yang diajukan oleh DPRD Babel. Apalagi keberadaan perda tersebut untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sedangkan terkait dengan pencabutan perda sumba­ngan pihak ketiga, Abdul Fattah menyayangkan dicabut. Padahal bila diteruskan akan dapat membantu masyarakat dan pemba­ngunan di Bangka Belitung.

“Kita pelajari dulu lah seperti apa, pencabutan perda sumbangan pihak ketiga ini,” pungkasnya. (adv/can/may)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved