Kekurangan SDM, Aparat Kelurahan Akan Kesulitan Mengelola Dana Kelurahan

Wacana pemerintah pusat menganggarkan dana kelurahan pada tahun 2019 ternyata belum diketahui para lurah di Kota Pangkalpinang.

Kekurangan SDM, Aparat Kelurahan Akan Kesulitan Mengelola Dana Kelurahan
Bangkapos.com?Edwardi
Isman Srihadi, plt Lurah Selindung 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wacana pemerintah pusat menganggarkan dana kelurahan pada tahun 2019 ternyata belum diketahui para lurah di Kota Pangkalpinang.

"Kalau saya belum tahu pak soal rencana anggaran dana kelurahan ini, saya belum ada pemberitahuan resmi dari kecamatan dan Pemkot Pangkalpinang," kata
Isman Srihadi, plt Lurah Selindung yang ditemui Bangkapos.com di kantornya, Senin (29/10/2018).

Menurutnya, seandainya memang benar ada anggaran dana kelurahan seperti halnya anggaran dana desa dari pemerintah pusat tentunya sangat senang dan menyambut baik, asalkan kegunaannya untuk membantu masyarakat dan aturannya jelas, sehingga tidak menimbulkan masalah.

"Selama ini memang kelurahan belum ada menerima bantuan dana langsung dari pusat," ujarnya.

Dijelaskannya, selama ini pihak kelurahan hanya menerima dana dari kecamatan dari APBD Pemkot Pangkalpinang.

"Memang saat ini Pemkot Pangkalpinang ada program 1 miliar 1 kelurahan yang merupakan program mantan Walikota Pangkalpinang, Irwansyah lalu, namun dana 1 miliar ini bukan kita yang mengelolanya langsung namun pihak kecamatan dan OPD terkait," jelasnya.

Kantor Lurah Selindung
Kantor Lurah Selindung (Bangkapos.com/edwardi)

Diungkapkannya, dana kelurahan ini dibagi dimana 60 persen untuk pembangunan fisik dan 40 persen untuk keperluan di dalam kantor.

"Namun untuk fisik yang 60 persen ini bukan kelurahan yang mengelolanya namun dinas PU. Sedangkan untuk keperluan di dalam kantor ini yang mengelolanya pihak kecamatan karena kelurahan bukan SKPD, kita cuma mengajukan apa-apa saja kebutuhanya dan pihak kecamatan yang menyetujuinya, dan mengadakannya" tukasnya.

Diakuinya, selama ini pihak kelurahan tidak pernah mengelola sendiri dana kelurahan ini, karena bukan SKPD dan juga sarana prasarana serta SDM yang tidak lengkap dan mumpuni.

" Sarana kita sudah lumayanlah namun untuk SDM jelas masih kurang. Saat ini ada 5 PNS dan 2 honorer, namun SDM di kelurahan ini sudah tua-tua sehingga khawatir sudah tidak mampu lagi bila diberikan tanggung jawab mengelola dana kelurahan ini, kita bukan SKPD dan juga tidak mudah membentuk sebuah SKPD dengan SDM yang lengkap," imbuhnya.

Menurutnya, bila pun memang benar ada wacana dana kelurahan dari pemerintah pusat ini, ia yakin pihak kelurahan tidak akan sanggup mengelolanya sendiri karena kekurangan SDM dan sarana prasarana ini.

"Kita khawatir nantinya malah terjadi penyalahgunaan anggaran dana ini dan besar resikonya bagi kelurahan, apalagi selama ini yang mengelolanya pihak kecamatan kita hanya menggunakannya saja, untuk fisik pihak dinas PU yang melaksanakannya," tukasnya.

Penulis: edwardi
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved