Penetapan UMP Babel Rp 2,9 Juta, Bupati Belitung Minta agar Perusahaan Ikut Aturan

Upah Minimal Provinsi (UMP) Bangka Belitung 2019, Jumat (2/11/2018) sudah ditetapkan Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman

Penetapan UMP Babel Rp 2,9 Juta, Bupati Belitung Minta agar Perusahaan Ikut Aturan
istimewa
Bupati Belitung Instruksikan Agar Penetapan UMP Oleh Gubernur Diikuti Perusahaan 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM  - Upah Minimal Provinsi (UMP) Bangka Belitung 2019, Jumat (2/11/2018) sudah ditetapkan  Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman melalui Surat Keputusan (SK) nomor 188.44/831/Disnaker/2018. UMP di Babel naik Rp 221.260 tahun 2019 mendatang.

Semula UMP di Provinsi Babel pada 2018 sebesar Rp 2.755.445, sehingga melalui penetapan SK tersebut menjadi Rp 2.976.705,97. Kenaikan UMP ini, terbilang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015, sebesar 8,03 persen.

"Secara otomatis, ketika sudah ditetapkan Gubernur, kami di daerah tetap akan ketetapan tersebut ," ungkap Bupati Belitung H Sahani Saleh (Sanem) kepada Pos Belitung, Jumat (2/11/2018).

Sahani Saleh akan memberikan instruksi melalui surat edaran atau himbauan kepada pemilik perusahaan, pengusaha, maupun manajemen pemberi kerja, agar ketetapan UMP tersebut untuk dipatuhi.

"Tapi itu semua tidak terlepas dari kawan - kawan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Ya kalau kawan-kawan SPSI sudah menerima, kami tentu akan meneruskan kepada pihak swasta," ucapnya.

Sebab, kata Sanem yang sudah diputuskan tentu harus dipatuhi oleh perusahaan. Apabila tidak ditaati atau dipatuhi, maka akan ada sanksi yang telah tertera dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

"Kalau tidak mau mengikuti tanggung resiko sendiri perusahaan itu. Tapi kalau menurut saya dengan nilai UMP segitu cukup untuk memenuhi makan minum dan kebutuhan hidup," bebernya.

Nilai kenaikan UMP tersebut sudah sesuai aturan dengan melihat inflasi tingkat nasional dan produk domestik bruto tahun 2018 sesuai. UMP ini akan berlaku pada 1 Januari 2019, diharapkan semua perusahaan dapat mematuhi aturan ini.

Sebelum melakukan penetapan, pemprov sudah melakukan pembahasan bersama dengan dewan pengupahan, SPSI, APINDO, Akademisi dan Instansi terkait.  Hasil dari rapat tersebut disampaikan ke Gubernur untuk ditetapkan menjadi UMP

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved