Warganet Kritisi Anggaran SPPD Bappeda Basel yang Dinilai Fantastis

Nilai anggaran SPPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 mendapat kritik dari warganet.

Warganet Kritisi Anggaran SPPD Bappeda Basel yang Dinilai Fantastis
Istimewa/Facebook Bung Marzam
Postingan akun Facebook Bung Marzam yang dikritisi warganet.

Laporan Wartawan Bangka Pos Anthoni Ramli

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Nilai anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 mendapat kritik dari warganet.

Nitizen menilai anggaran SPPD Bappeda Basel tersebut dinilai cukup fantastis mencapai 1.800.000.000 dibandingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang rata-rata di angka Rp 700.000.000.

Bahkan nitizen meminta Bupati Bangka Selatan H Justiar Noer lebih selektif dalam memberikan disposisi pemberian SPPD untuk penghematan anggaran.

" Sangat fantastis SPPD 2018 di SKPD Kab. Basel. BAPEDA 1,8 M dengan 5 bidang selisih jauh dengan BAKUDA 7 Bidang hanya 700 juta, dimana satu sisi SKPD yang lain perlu dana dan dimana yang lain menghabiskan dana, mohon kepada Bupati Basel untuk lebih selektif dalam disposisi pemberian SPPD kepada bawahannya dalam rangka penghematan anggaran lebih baik digunakan untuk hal-hal lain yang dianggap lebih penting untuk rakyat, tks," tulis akun Facebook Bung Marzam, Sabtu (3/11/2018).

Beragam reaksi pun mencuat dan mengisi laman facebook Bung Marzam tersebut. Seperti yang dikatakan Erwin Asmadi, yang meminta Bung Marzam menanyakan hal tersebut kepada TAPD dan Banggar DPRD Basel.

"Tanya TAPD dan Banggar," tulis Erwin Asmadi.

"Tuh baru KUA PPAS pagu indikatif dan akan dikupas lagi detailnya di RAPBD berdasarkan RKA nya. Nanti kita telisik lagi untuk apa saja," tambah akun Samsir Patholmui'in.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Selatan Juaidi menjelaskan alasan besarnya nilai SPPD Bappeda karena instansi tersebut mempunyai fungsi koordinasi perencanaan pembangunan. Tak jarang menurut Juaidi, pihaknya mendapat undangan kementerian dalam hal koordinasi dan konsultasi perencanaan daerah.

Disamping itu, kata Juaidi, pemkab juga menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi Seperti UGM, IPB, UI, Unsri, UNDIP dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan akademisi terkait pengembangan potensi daerah, seperti pengembangan agroteknopark, kelautan dan perikanan, pengembangan mangrove dan lain sebagainya.

"Bappeda itu fungsi koordinasi perencanaan pembangunan. Setiap kementerian seringkali mengundang kami termasuk mengkoordinasikan prioritas provinsi dan nasional yang ada di daerah. Termasuk melakukan konsultasi ke pusat terkait perencanaan daerah. Jadi tidak bisa disamakan dengan OPD lainnya yang hanya fokus terhadap satu atau beberapa urusan pemerintahan daerah," kata Juaidi kepada bangkapos.commelalui pesan WA, Minggu (4/11/2018).

Penulis: Antoni Ramli
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved