Terancam Pidana Lima Tahun, Bawaslu Ingatkan Caleg Jangan Libatkan Anak-Anak Dalam Kampanye

biasanya disorot adalah anak-anak kecil yang ikut dalam kampanye tetapi jarang disorot anak-anak remaja seperti usia 16 tahun yang

Terancam Pidana Lima Tahun, Bawaslu Ingatkan Caleg Jangan Libatkan Anak-Anak Dalam Kampanye
bangkapos/nurhayati
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Corri Ihsan didampingi Komisioner Bawaslu Zulkifli dan Irwandi Pasha dan KPID, KPAD dan JPPR saat RDK bersama para jurnalis, Kamis (15/11/2018) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Koordinasi Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bangka Zulkipli, mengingatkan para calon legislatif (caleg) tidak melibatkan anak-anak di bawah umur saat kampanye pada Pemilu tahun 2019 karena dinilai pelanggaran dalam pemilu.

"Kami mengantisipasi pelanggaran ketika melibatkan anak di bawah umur atau orang yang tidak punya hak memilih yakni mereka yang belum berumur 17 tahun.

Jika ada oknum parpol yang melibatkan anak yang membagikan bahan kampanye itu pelanggaran," tegas Zulkipli, saat Rapat Dalam Kantor dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAD) Babel, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) dan Media, Selasa (15/11/2018) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka.

Diakui Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Corri Ihsan biasanya disorot adalah anak-anak kecil yang ikut dalam kampanye tetapi jarang disorot anak-anak remaja seperti usia 16 tahun yang ikut kampanye karena lebih sulit teridentifikasi.

Menurut Ketua KPAD Babel Sapta Qodria Muafi, pada Pilwako Pangkalpinang, pihaknya mendapat laporan masyarakat ada anak yang memakai atribut kampanye cawako dan cawawako.

Untuk itu pihaknya bersama bawaslu melakukan investigasi.

"Pada saat itu zona kampanye di Lontong Pancur tetapi antribut cawako itu dipakai di daerah Bukit Intan. Ada yang memfoto kemudian di upload sehingga ada temuan pemanfaatan anak dalam kegiatan politik tapi temuannya bukan di zona kampanye," jelas Sapta.

Selain itu juga KPAD Babel saat deklarasi pilkada damai yang diselenggarakan KPU ada kegiatan dengan joget mujair ngeboy yang dinilai kurang pantas.

"Kami investigasi dulu. kami dapat temuan itu KPU sebagai penyelenggara tetapi bekerja sama dengan pihak ketiga," ungkap Sapta.

Dia menegaskan KPAD berhak merekomendasikan apabila ada pelanggaran dalam kampanye pemilu yang melibatkan anak-anak.

"Jika ada temuan bisa melaporkan kami akan investigasi dan sinkronisasi dengan bawaslu. Jika terbukti melanggar sanksinya melibatkan anak dalam politik merupakan tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara," tegas Sapta.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved