Kata Kadis PU Soal Koordinasi Penanganan Banjir Pangkalpinang dengan Pemprov Babel

Visi misi Wali Kota Pangkalpinang 2018-2023, penanganan banjir adalah satu di antara sektor prioritas.

Kata Kadis PU Soal Koordinasi Penanganan Banjir Pangkalpinang dengan Pemprov Babel
Dokumen Bangka Pos
Kepala Dinas PU Kota Pangkalpinang, Suparlan Dulhaspar. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pangkalpinang Suparlan Dulaspar mengatakan, sejuah ini pihaknya telah bertemu dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam suatu rapat koordinasi. Rapat membahas langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalam penanganan banjir.

Apalagi, visi misi Wali Kota Pangkalpinang 2018-2023, penanganan banjir adalah satu di antara sektor prioritas. Suparlan menyebut, pada 2019 ini, Gubernur Babel Erzaldi Rosman juga telah berkomitmen untuk membantu Pangkalpinang untuk pendanaan penanganannya.

"Tidak mutlak harus PU kota yang mengerjakan, bisa Pemprov. Memang kami akui, Pangkalpinang ini sulit menangani banjir sendirian. Karena air pasang tertinggi dengan daratan terendah yang ada di kota, saat hujan turun, airnya tidak bisa ke mana-mana, jadi upayanya meminimalisir banjir, meminimalisir genangannya," kata Suparlan, Senin (19/11/2018).

Menurut dia, penanganan banjir di ibu kota bisa tuntas seandainya pihak terkait membuat pintu air di Ketapang ditambah pompa air besar. Tujuannya adalah untuk menghalau air pasang dan memompa air yang masuk Pangkalpinang.

"Tetapi anggarannya cukup besar. Totalnya bisa mencapai Rp 600 miliar. Normalisasi Teluk Bayur di antaranya. Tahun 2019 ini kami belum tahu berapa anggaran Pemprov untuk banjir ini. Mudah-mudahan untuk normalisasi Teluk Bayur, dan sungai-sungai di bagian hilir ini bisa dituntaskan. Sehingga, kami bisa tangani yang penghubung-pengubungnya," tutur dia.

Suparlan menambahkan, sebenarnya tahun 2018 ini, Pemkot Pangkalpinang telah menganggarkan Rp 52 miliar untuk normalisasi Kolong Kacangpedang. Tetapi pekerjaan ini gagal lelang dan akan dianggarkan pada tahun berikutnya.

"Pada 2019 ini ternyata ada masalah pula, karena tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), jadi kami rencanakan di APBD 2019 perubahan," ucap Suparlan. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved