Raperda RZWP3K Babel Memanas, Didit Srigusjaya Potong Omongan Rivai dan Fery Lalu Tanyakan Ini

DPRD Babel mengancam akan mengembalikan draf Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Raperda RZWP3K Babel Memanas, Didit Srigusjaya Potong Omongan Rivai dan Fery Lalu Tanyakan Ini
bangkapos.com/Alza Munzi
Suasana rapat pembahasan Raperda RZWP3K Babel di DPRD Babel, Selasa (27/11/2018). 

BANGKAPOS.COM  - DPRD Babel mengancam akan mengembalikan draf Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dalam rapat lanjutan pembahasan Raperda RZWP3K Babel bersama Pemprov Babel di gedung DPRD Babel, Selasa (27/11/2018).

"Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak di sini, kepentingan perda zonasi untuk siapa. Bagi masyarakat Babel atau kepentingan orang tertentu," ungkap Didit yang mengarahkan pandangannya ke Kepala Disbudpar Babel Rivai, Kepala Bappeda Babel Fery Insani dan Kepala Dishub Babel Tajuddin.

Beberapa kali Didit memotong pembicaraan Rivai dan Fery lantaran dua kepala dinas tersebut dianggap tidak terbuka memberikan penjelasan terkait isi draf Raperda RZWP3K.

Hal itu menyusul rencana penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah dalam raperda tersebut.

"Kami tidak mau perda ini memberikan keabsahan hukum untuk kepentingan orang tertentu. Jangan sampai gara-gara masuk KEK, nelayan tak bisa lagi lewat pantai itu. Saya tahu Pak Fery berkecamuk hatinya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Didit.

Mendapat sindiran seperti itu, Fery menjelaskan soal ruang publik di kawasan pesisir pantai.

"Ruang publik pantai itu, pesisirnya pasang tertinggi lalu ditarik ke sempadan. Ada sempadan 30 meter, 50 meter dan 100 meter. Kalau di Sungailiat sempadan 30 meter tidak boleh dimiliki swasta, itu untuk ruang publik," jelas Fery.

Namun, Fery terdiam saat ditanyakan Didit siapa pemilik lahan di kawasan pesisir yang diusulkan masuk KEK.

"Apakah bapak-bapak bisa menjamin, pihak tertentu itu mau memberikan lahannya untuk ruang publik. Kita mengejar KEK karena dana dari pusat. Saya ingin menggugah kawan-kawan semua di sini, bagaimana rasanya saat tua nanti kita ditanyakan anak cucu. Kenapa pesisir pantai bisa dikuasai pihak tertentu," kata Didit.

Halaman
123
Penulis: Alza Munzi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved