Bahar Buasan: Perbaikan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru honorer se-Indonesia sebanyak 1,5 juta orang

Bahar Buasan: Perbaikan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Pemerintah
Bangka Pos
Bahar Buasan Sebut Perbaikan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Pemerintah 

BANGKAPOS.COM --  Anggota DPD RI Dapil Babel, Bahar Buasan mengatakan nasib guru honorer di daerah sangat memprihatinkan. Karena itu Bahar berupaya agar guru honorer yang telah lama mengabdi mendapat perhatian lebih dari pemerintah soal kesejahteraannya.

Hal itu diungkapkan oleh Bahar Buasan setelah mengunjungi 2 SMP Negeri di Kecamatan Pulau Besar, Bangka selatan beberapa pekan lalu. Para guru honorer angkat bicara soal batasan umur pendaftaran CPNS dan soal kesejahteraan mereka.

Bahar mengharapkan, pemerintah harus mengangkat harkat dan martabat guru Indonesia khususnya Babel dan memperbaiki nasib guru. Perbaikan nasib guru memiliki dua aspek, yakni aspek peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas.

“Kesejahteraan guru masih menjadi masalah krusial, khususnya bagi guru berstatus swasta dan honorer. Persoalan guru honorer akan menjadi gunung es untuk waktu jangka panjang. Negara harus memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan masalah ini,” sebut Bahar Buasan.

Saat ini, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru honorer se-Indonesia sebanyak 1,5 juta orang yang terdiri dari guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu, guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu. Guru honorer tersebut berstatus K2 alias harus mengikuti test CPNS agar menjadi pegawai negeri.

“Guru honorer itu harus dicarikan rumusan agar nasib mereka terjamim. Pemerintah memiliki tanggungjawab atas nasib mereka. Pemerintah juga harus memastikan kapasitas guru meningkat. Peningkatan SDM guru akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Ujungnya SDM Indonesia akan meningkat,” tandas senator Babel itu.

Bahar Buasan juga mengingatkan agar guru tidak dijadikan komoditas politik elit politik. Janji-janji politik terhadap guru kerap muncul setiap momentum politik seperti pemilu.

“Jangan seret profesi guru dalam urusan politik praktis berjangka pendek. Muliakan para guru dengan menghadirkan kebijakan yang pro kepada mereka. Bukan dijadikan obyek politik,” ujar Bahar Buasan, Anggota DPD RI Dapil Babel itu.

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved