Opini

Persepsi dan Kaitannya dengan Efisiensi Kebijakan Diseminasi Informasi

Kemajuan teknologi berbanding lurus dengan bermunculannya berbagai platform media membuat informasi seperti air mengalir.

Persepsi dan Kaitannya dengan Efisiensi Kebijakan Diseminasi Informasi
Dokumentasi Wahyu Pratiwi
Wahyu Pratiwi 

Penulis: Wahyu Pratiwi
Pranata Humas Ahli Tingkat Pertama

SUATU daerah terdiri dari publik. Dan diantaranya terdapat pihak-pihak yang
menduduki suatu posisi di sebuah pemerintahan atau dengan kata lain ada penguasa,
ada rakyat.

Kemajuan teknologi berbanding lurus dengan bermunculannya berbagai
platform media membuat informasi seperti air mengalir deras dari keran bocor.

Masyarakat dengan mudahnya mem-viral-kan suatu informasi dan membuat
masyarakat di ujung pulau dapat membaca informasi tersebut dalam waktu 1 menit.

Perkembangan zaman juga berpengaruh terhadap tuntutan masaryaakat
terhadap sistem pelayanan pemerintahan.

Perihal kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lebih lanjut, dalam UU nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap orang berhak
memperoleh informasi dengan berbagai cara, baik dengan menghadiri pertemuan
publik terbuka maupun dengan mengajukan permohonan informasi secara langsung
melalui meja layanan informasi atau online melalui website. Bahkan, masyarakat pun
bisa memperoleh informasi melalui telepon.

Merujuk kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat dijamin kebebasannya untuk mendapatkan informasi.

Zaman keterbukaan informasi ini secara serta merta memberikan kewajiban
kepada badan publik untuk aktif menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan
program kerja yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Hal ini terutama ditujukan
kepada badan publik yang memiliki program kegiatan yang berhubungan dengan
kesejahteraan masyarakat, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam menyebarluaskan informasi, sebuah badan publik harus tetap mempertimbangkan
detailnya, media apa yang akan digunakan sebagai saluran, konten yang akan
dipublikasikan, dan waktu publikasinya (agenda setting).

Halaman
123
Editor: fitriadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved