Kajari Bangka Minta Bupati Blacklist Pemborong Proyek Nakal

Untuk mengantisipasi agar proyek berjalan lancar, Kajari punya cara tersendiri untuk melakukan evaluasi.

Kajari Bangka Minta Bupati Blacklist Pemborong Proyek Nakal
bangkapos/ferylaskari
Kajari Bangka, R Jeffri Huwae 

BANGKAPOS.COM --  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka, R Jeffri Huwae, Kamis (6/12/2018) meminta Bupati Bangka 'memblacklist' perusahaan atau pemborong 'nakal'. Apalagi jika kontraktor yang dimaksud tak memiliki kantor atau legalitas yang jelas. Hal ini ditegaskan oleh Kajari, agar tidak timbul kerugian negara kemudian hari, akibat tindak pidana korupsi (Tipikor).

Pernyataan ini diutarakan Kajari, seiring rangkaian Perayaan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Kantor Kejari Bangka di Sungailiat.

"Kita tetap pantau termin pertermin proyek yang berjalan. Setiap keterlambatan (proyek) kita akan melihat apa alasannya. Kalau alasan terkait ketidak- mampuan dari pelaksana (pemborong) kegiatan, maka akan dievaluasi dengan cara sendiri," kata Kajari ketika ditemui Bangka Pos di ruang kerjanya, Kamis (6/12/2018).

Untuk mengantisipasi agar proyek berjalan lancar, Kajari punya cara tersendiri untuk melakukan evaluasi. Cara pertama memberikan arahan kepada pemborong supaya proyek segera diselesaikan, melalui pantauan berkala item per item.

"Tetapi kalau tetap tidak mampu diselesaikan, maka kita akan lihat apakah ada kerugian negara (untuk diproses hukum)," katanya.

Kajari meminta pemerintah daerah, dalam ini Bupati Bangka, Mulkan, segera mengambil sikap. Tindakan tegas yang dimaksud tentunya atas rekomendasi pihak kejaksaan, jika menemukan indikasi tak wajar.

"Tahun depan kejaksaan akan menggunakan kewenangan untuk memberikan masukan kepada Bupati Bangka, supaya perusahaan tersebut diblakclist, itu komitmen saya. Tahun depan kalau ada yang seperti itu, kita balclist saja. Pertama kita berhentikan sementara waktu untuk pembinaan, dan kedua (langsung) tutup," tegasnya.

Mengenai sikap kejaksaan kata Kajari, sudah ia sampaikan kepada OPD atau kepala desa serta pihak terkait lainya. Upaya ini dilakukan sebagai langkah pencegahan korupsi sedini mungkin.

"Saya tidak mau lihat ada kegiatan proyek yang ditangani perusahaan yang kantornya 'dalam tas'. Perusahan itu harus punya alamat jelas, jangan lagi beralamat di ruko yang ssdah tutup," sindirnya..

Menurut Kajari, pihak kejaksaan atau pemerintah daerah telah berupaya mencegah terjadi korupsi yang sangat merugikan negara.

"Kita mencoba opsi pencegahan dengan memblacklist dia (perusahaan pemborong), maka berarti kita sudah mencegah terjadinya korupsi, mencegah keterlambatan kegiatan proyek," katanya.

Kejari memberikan jawaban terkait selama 2018, Januari hingga November jumlah kasus, tersangka yang terjerat pidana beserta kerugian negara. 

"Kalau tidak salah kita sudah tujuh perkara penuntutan, dengan sebelas orang tersangka dan rata-rata pengembalian uang negara kita optimalkan 80 persen, itu kita bisa selamatkan uang negara. Namun angkanya saya harus lihat data. Tapi itu produk kita di Tahun 2018 dan di ujung 2018 kita kembali lakukan evaluasi untuk hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan," kata Kajari mengaku akan lebih dulu mengutamakan langkah pencegahan.

Penulis: ferylaskari
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved