Babel Dapat Kucuran Dana dari Pemerintah Pusat Rp 9,7 Triliun Untuk 2019

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi dana dari APBN dalam Bentuk DIPA dan TKDD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 9,7 Triliun

Babel Dapat Kucuran Dana dari Pemerintah Pusat Rp 9,7 Triliun Untuk 2019
Bangka Pos / Krisyanidayati
Gubernur Babel Erzaldi Rosman saat Penyerahan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2019 di ruang rapat Pasir Padi, Kamis (13/12/2018). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi dana dari APBN dalam Bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 9,7 Trilun.

DIPA dan TKDD ini diperuntukkan bagi delapan pemerintah daerah, instansi vertikal di Babel, Satker APBN, dan organisasi perangkat daerah yang mendapatkan DAK Tugas Perbantuan.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung (Babel), Supendi merinci Rp 9,7 Trilun ini terdiri dari Rp 2,5 Triliun DIPA dan 7,2 Triliun alokasi TKDD.

DIPA yang diserahkan sebanyak 283 DIPA dengan nilai Rp2,5 triliun yang diberikan untuk satker instansi vertikal kantor pusat dan kantor daerah berjumlah 229 DIPA senilai Rp2,3 triliun, sedangkan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan berjumlah 54 DIPA dari 20 satker OPD dengan nilai Rp153,4 miliar.

Adapun Alokasi TKDD sebesar Rp 7,2 Trilun diberikan kepada provinsi Babel sebesar Rp 1,806 triliun, kota Pangkalpinang Rp 649,7 miliar, Bangka Rp 956,9 miliar, Bangka Barat Rp 750,6 miliar , Bangka Tengah Rp 740,0 miliar, Bangka Selatan Rp 788,3 miliar, Belitung Rp 780,6 miliar dan Belitung Timur sebesar Rp 711,2 miliar.

"Penyerahan DIPA ini lebih cepat memang, kami diberikan waktu sampai dengan 20 Desember. Harapannya, dengan penyerahan lebih awal masing-masing satker bisa segera melaksanakan program kerjanya di awal tahun," kata Supendi, kepada wartawan, usai penyerahan DIPA, di ruang Pasir Padi kantor Gubernur Babel, Kamis (13/12/2018).

Ia menyebutkan, untuk pekerjaan yang menggunakan pihak ketiga, silahkan mulai dilelang pada bulan Desember, namun penandatanganan kontrak tetap dilakukan pada Januari.

"Kalau yang lelang segera lakukan Desember sudah bisa meskipun Kontrak di Januari. Persoalan berulang penggunaan kita ini masih numpuk di akhir tahun. Makanya dengan diserahkan DIPA lebih cepat manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat," ujarnya.

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN serta pendukung kegiatan akuntansi pemerintahan.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved