Gubernur Ajak Masyarakat Sukseskan GISA di Babel

Gubernur Erzaldi Rosman mengajak masyarakat ikut menyukseskan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Gubernur Ajak Masyarakat Sukseskan GISA di Babel
Istimewa/Dokumentasi Pemprov Babel
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengajak masyarakat ikut menyukseskan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). 

BANGKAPOS.COM - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengajak masyarakat ikut menyukseskan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan (GISA). 

Upaya sederhana menyukseskan GISA ini masyarakat dapat memeriksa kembali dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, kartu iden­titas anak serta akta nikah.

Jika dokumen belum benar dan lengkap berarti masyarakat belum menjadi warga yang sadar administrasi kependudukan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan GISA merupakan sebuah gerakan untuk membangun budaya baru di bidang administrasi kependudukan, yakni pertama untuk orang peduli dengan dokumen kependudukannya yang terdiri dari 23 dokumen, mulai dari akta kelahiran sampai dengan akta kematian, akta nikah sampai akta cerai, pengakuan anak dan pengesahan anak. Jadi setiap penduduk harus peduli dengan dokumen kependudukannya.

Kedua, dokumen kependudukan itu harus diupdate misalnya status KTP yang masih pelajar dan saat ini telah bekerja maka data KTP harus diganti. Ini merupakan bentuk kesadaran tentang akurasi data kependudukan karena didalam kartu keluarga banyak sekali anak yang sudah mahasiswa tapi tercatat masih SLTP sehingga data itu harus terupdate.

Ketiga, pemanfaatan data yakni data kependudukan yang sudah single identity ini harus dimanfaatkan pemda setempat untuk penganggaran APBD, bantuan sosial, pelayanan publik misalnya PTSP sehingga penduduk yang ingin mengurus izin usaha tinggal dengan cara ketik NIK maka akan kelihatan data kependudukannya.

Keempat, petugasnya harus paham betul tugasnya melayani masyarakat sampai masyarakatnya berbahagia dan layanan harus tuntas. Itulah program membuda­yakan adminduk di dalam semua sektor kehidupan.

Untuk data yang bermasalah pembersihan data kotor dilakukan setahun dua kali yakni pada 30 Juni dan 30 Desember. Data yang kotor ini misalnya orangnya sudah pindah tapi masih tercatat atau yang sudah meninggal tapi belum dilaporkan.

Maka dari itu pemerintah memiliki program di 30 Desember nanti bagi penduduk yang belum melakukan pere­kaman akan dinonaktifkan datanya untuk memastikan yang bersangkutan belum memiliki KTP dan akan datang untuk mengurus KTP yang dinonaktifkan.

Dijelaskan Zudan juga bahwa dengan Kementerian Agama juga dilakukan kerjasama dalam membuat Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKA) sehingga data menjadi terintegrasi berbasis aplikasi sehingga setiap pernikahan yang terdaftar di KUA datanya akan terkirim ke Dukcapil.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved