Pemerintah Daerah di Babel Masih Sangat Tergantung Dana Transfer Pusat

Ketergantungan APBD dengan transfer pusat rata-rata 79 persen, jumlah ini lebih besar dari PAD

Pemerintah Daerah di Babel Masih Sangat Tergantung Dana Transfer Pusat
Bangka Pos / Krisyanidayati
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung (Babel), Supendi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tergantung dengan pemerintah pusat menjalankan roda pemerintahan.

Tingkat ketergantungan rata-rata mencapai 79 persen di delapan pemerintah daerah.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi mengatakan jumlah ketergantungan ini tidak seimbang dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ketergantungan APBD dengan transfer pusat rata-rata 79 persen, jumlah ini lebih besar dari PAD," kata Supendi, akhir pekan lalu.

Ia mencontohkan, untuk pemerintah provinsi dari APBD 2,7 Triliun, Rp 1,08 Triliun bersumber dari pemerintah pusat, tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat sekitar 67 persen.

Dari delapan pemerintah daerah, kabupaten Bangka Barat memiliki ketergantungan paling tinggi dengan pemerintah pusat yakni 86 persen.

Untuk Pangkalpinang dan Belitung ketergantungannya 77 persen, Bangka 82 persen, Bangka Tengah 83 persen, Bangka Selatan dan Belitung Timur ketergantungan 81 persen.

"Kemandirian fiskalnya perlu ditingkatkan, bagiamana transfer pusat ini bisa mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah," tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah untuk dapay memacu dan menggali potensi pendapatan daerah, dari dana yang ditransfer pemerintah pusat.

Hal ini, untuk meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

"Kami harapkan alokasi transefer maupun dana desa bisa mendorong dan memancing ekonomi yang menghasilkan PAD," tambahnya.

Ia menyebutkan, dana transfer terdiri
DAU, DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Untuk, dana insentif daerah, tidak semua daerah mendapatkan, hanya daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Insentif daerah hanya diberikan kepada daerah yang memperoleh WTP. Kemenkeu memberikan penghargaan bukan hanya piagam tapi insentif daerah," ujarnya. (*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved