GUM Bangka Soroti Rekrutmen Tenaga Kontrak di Pemkab Bangka

Apa urgensi penambahan tenaga kontrak, regulasi dan normatif yang jadi landasan hukum yang dibuat

GUM Bangka Soroti Rekrutmen Tenaga Kontrak di Pemkab Bangka
bangkapos/nurhayati
Aksi damai yang dilakukan Gerakan Urang Melayu (GUM) Bangka, Selasa (18/12/2018) di Gedung Mahligai Rakyat DPRD Kabupaten Bangka. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Pada aksi damai Gerakan Urang Melayu (GUM) Bangka selain menyoroti keresahan umat Islam terhadap pendirian Patung, adanya judi dan prostitusi terselubung serta minuman keras (miras), mereka juga menyoroti persoalan rekrutmen tenaga kontrak di era pemerintahan Bupati Bangka Mulkan dan Wakil Bupati Bangka Syahbudin.

Koordinator GUM Bangka Julian Andryanto Mustafa menanyakan regulasi, normatif dan urgensi yang dilakukan kepala daerah untuk menambah tenaga kontak.

"Apa urgensi penambahan tenaga kontrak, regulasi dan normatif yang jadi landasan hukum yang dibuat pemerintahan Bapak Mulkan sampai adanya penerimaan sekitar 300 tenaga kontrak yang baru.

Info itu kalau valid tolong dipublikasikan kepada publik biar masyarakat tahu.Kalau menerima kapan tidak transparans ada titipan ini yang mengiris rasa keadilan masyarakat yang butuh info lowongan kerja," ungkap Julian dihadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri, Selasa (18/12/2018) saat mendengar aspirasi yang disampaikan GUM Bangka.

Dia menilai harusnya Pemkab Bangka ada transparansi dalam penerimaan tenaga kontrak agar bisa didapatkan secara adil dan kompetitif.

"Saya kurang puas terkait dengan tenaga honorer yang saya sampaikan tadi. Jawaban dari Wakil Ketua DPRD Bangka Bapak Rendra Basri terkesan diplomaris, retoris, dan agal membela kepentingan dari eksekutif," ungkap Julian.

Dia juga mempertanyakan data 300 tenaga kontrak tersebut kepada DPRD Kabupaten Bangka agar melakukan langkah-langkah investigatif untuk mengecek data tersebut tetapi jawaban dari pihak dewan agar menanyakan kepada instansi terkait mengenai data itu. 

Julian mengaku tidak mengadakan soal adanya titipan tetapi niat mereka menanyakan persoalan tenaga kontrak ini untuk mengklarifikasi agar disampaikan pihak DPRD Kabupaten Bangka kepada Bupati Bangka.

Pada kesempatan itu juga Asmawi mewakili masyarakat Desa Mabet yang ikut dalam aksi damai GUM Bangka menyampaikan mengenai persoalan perkebunan kelapa sawit.

Dia menilai pihak perusahaan sawit di Desa Mabet yakni PT THEP sudah merampas hak lahan milik masyarakat.

"Keberadaan perkebunan kelapa sawit PTP THEP yang awalnya datang ke desa untuk kesejahteraan masyarakat sudah berimnas perampasan hak warga.

Jangan sampai investasi untuk kesejahteraan masyarakat malah hanya kamuflase menyengsarakan masyarakat," ungkap Asmawi.

Dia minta agar para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bangka menyikapi persoalan ini karena secara hukum masyarakat sudah kalah.  (BANGKAPOS.COM/NURHAYATI)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved