Mahfud MD Sarankan Indonesia Tempuh Jalur Ini Untuk Hentikan Penindasan Etnis Uighur di China

Komite Penghilangan Diskriminasi Rasial PBB memperkirakan bahwa hampir satu juta warga Uighur ditahan tanpa persetujuan PBB.

Mahfud MD Sarankan Indonesia Tempuh Jalur Ini Untuk Hentikan Penindasan Etnis Uighur di China
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD 

BANGKAPOS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD memberikan reaksi soal sikap keprihatinan Indonesia terkait nasib etnis Uighur di China.

Sebagaimana diketahui, China diduga menahan ribuan warga Uighur dan kelompok muslim lainnya tanpa proses pengadilan di wilayah Xinjiang barat.

Kendati demikian, Pemerintah China membantah adanya tuduhan pembangunan penjara dan menyatakan sedang membangun pusat pelatihan keterampilan.

Komite Penghilangan Diskriminasi Rasial PBB memperkirakan bahwa hampir satu juta warga Uighur  ditahan tanpa persetujuan mereka di pusat penahanan di provinsi Xinjan di sebelah barat negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri China menolak tuduhan tersebut dan mengatakan kekuatan anti China berada di belakang kritikan terhadap kebijakan Beijing di Xinjiang.

Baca: Kronologi hingga Uang Rp 7 Miliar Terbungkus Plastik Dalam Kasus Dana Hibah Kemenpora

China mengatakan Xinjiang menghadapi ancaman serius dari kelompok militan Islam dan kelompok separatis yang berencana menyerang dan meningkatkan ketegangan antara kelompok minoritas Muslim Uighur dengan kelompk mayoritas warga China dari suku Han.

Uighur menjadi topik perbincangan hangat di media sosial sejak beberapa anggota DPR mengangkat isu ini di rapat paripurna DPR pada pekan lalu.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengecam dan mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran HAM.

Dari pemberitaan media internasional, perlakuan diskrimiantif dan tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur, ungkap Fadli sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.

Akan tetapi, sayangnya belum ada negara-negara muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah China.”

Baca: Hasil Rekaman CCTV, Wanita Korban Pembunuhan di Apartemen Kebagusan Pernah Dikunjungi Beberapa Pria

Berdasarkan Universal Periodic Review di UN November lalu, imbuh Fadli sebenarnya masyarakat berharap ada suara tegas dari pemerintah Indonesia.

Meski demikian, sikap tersebut sama sekali tidak tercermin dalam pernyataan perwakilan pemerintah Indonesia.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved