Satpol PP Cabut Lima Plang Panti Pijat

Satpol PP Kabupaten Bangka mencabut plang praktek panti pijat yang tidak memiliki izin dan sudah lewat masa perizinan.

Satpol PP Cabut Lima Plang Panti Pijat
ist/Satpol PP Kabupaten Bangka
Tim Satpol PP Kabupaten Bangka mencabut plang praktek panti pijat yang tidak memiliki izin dan sudah kedaluarsa, Sabtu (22/12/2018). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Tim Satpol PP Kabupaten Bangka mencabut plang praktek panti pijat yang tidak memiliki izin dan sudah lewat masa perizinannya, Sabtu (22/12/2018).

Sebanyak lima plang panti pijat yang dicabut oleh personil Satpol PP di Kota Sungailiat yakni tiga panti pijat yang berlokasi di Jalan Pahlawan 12 dan di belakang Stadion Orom Sungailiat.

"Ada lima plang kegiatan pratek panti pijat yang kami lepas karena diketahui kelengkapan dokumen perizinan yang sudah habis masa berlaku serta ada yang sama sekali belum memiliki izin resmi," jelas Kasatpol PP Kabupaten Bangka M Dalyan Amrie melalui Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bangka, Achmad Suherman kepada bangkapos.com.

Pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap praktik panti pijat karena sekarang bermunculan panti-panti pijat.

Diakui Suherman, dari pendataan mereka ada sekitar 14 panti pijat yang ada di Sungailiat.

"Kita sita dan bongkar plang nama. Kalau sudah diurus izinnya silakan di ambil di kantor," kata Suherman.

Untuk itu ia menyarankan, kepada pihak pengelola usaha praktik panti pijat, baik yang masa berlaku perizinannya sudah habis maupun yang belum memiliki izin sama sekali, pengelola diwajibkan segera mengurus penerbitan izin dari dinas terkait.

Selain harus punya izin, pemasangan plang nama usaha juga dikenakan pajak reklame yang harus dibayar oleh pemilik panti pijat.

"Jika belum melengkapi dokumen administrasinya maka sesuai ketentuan peraturan daerah, pengelola belum diperbolehkan melakukan kegiatan prateknya," jelas Suherman.

Dia menegaskan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika praktik panti pijat ditemukan prostitusi atau menjual minuman berakohol meskipun dokumen perizinannya lengkap.

"Kami minta kepada pemilik usaha jangan sampai dijadikan tempat prostitusi. Apabila ketangkap tangan dan terbukti akan kita cabut izinnya," tegas Suherman.

Menurutnya, Pemkab Bangka tidak melarang siapapun melakukan usaha selama usaha tersebut asalkan mentaati peraturan yang ada.

Diakui Suherman, penertiban ini sebagai tindakan reprensif tindak lanjut dari tuntutan Gerakan Urang Melayu (GUM) Bangka saat menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bangka.

Untuk itu ia kembali mengingatkan akan menindak tegas dengan melakukam penyegelan jika panti pijat memaksa melakukan kegiataannya praktik sebelum dokumen izin dilengkapi.

Penulis: nurhayati
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved