Gubernur dan DPRD Papua Minta TNI-Polri Ditarik dari Nduga, Ini Jawaban Tegas Kodam Cenderawasih

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPRP Yunus Wonda, yang meminta agar TNI-Polri ditarik dari Nduga.

Gubernur dan DPRD Papua Minta TNI-Polri Ditarik dari Nduga, Ini Jawaban Tegas Kodam Cenderawasih
John Roy Purba/Istimewa
Anggota TNI-Polri mengevakuasi jenazah di Puncak Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga lokasi penembakan yang dilakukan kelompok KKB. 

BANGKAPOS.COM - Kodam XVII/Cenderawasih menjawab seruan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda, yang meminta agar TNI-Polri ditarik dari Nduga.

Sebelumnya, Lukas Enembe dan para pemimpin legislatif di Papua sempat meminta agar Presiden RI, Panglima TNI, dan Kapolri, agar menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga.

Menanggapi hal itu, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi menjawab seruan Gubernur Papua dan DPRP yang meminta agar TNI-Polri ditarik.

Kolonel Inf M Aidi menegaskan, kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal bersenjata (KKB), bukan untuk membunuh rakyat.

Aidi juga menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DPR Papua tidak memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin, pejabat, dan wakil rakyat.

Baca: Malang Melintang di Papua, Irjen Paulus Waterpauw Sebut KKB Free Man yang Ingin Berkuasa

Menurut Aidi, Gubernur dan Ketua DPR Papua cenderung bersikap menentang kebijakan nasional.

"Kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, kok Gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas?" tutur Aidi, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (21/12/2018).

Hal itu sesuai UU 3/2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67 yang berbunyi: Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: khususnya poin; a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. Lalu, pada poin f, melaksanakan program strategis nasional.

"Bukan membuat statement yang seakan-akan mejadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum," ucap Aidi.

Baca: Polisi Serbu dan Hancurkan Markas KKB OPM di Pedalaman Papua, Videonya Beredar

Untuk itu, Aidi menegaskan pihaknya tidak akan menarik pasukan dari Kabupatan Nduga.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved