Breaking News

Breaking News: Demonstran Tuntut Pengadilan Tunda Eksekusi Kebun Plasma Sawit

Ratusan Warga mengelar unjuk rasa di Pengadilan Negri Sungailiat menuntut eksekusi kebun Sawit Plasma tidak dilakukan

Breaking News: Demonstran Tuntut Pengadilan Tunda Eksekusi Kebun Plasma Sawit
Bangka Pos / Ferylaskari
Demonstran berorasi di depan Kantor PN Sungailiat, Kamis (27/12/2018) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, Pengadilan Tinggi (PT) Babel hingga Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan hak penguasaan kebun sawit 279,65 hektare di Desa  Mabat Bakam Bangka menjadi hak PT THEP, kembali ditentang. Ratusan warga dan perwakilan organisasi bergabung, memprotes putusan perkara perdata yang mereka nilai tidak adil.

Mereka menggelar demo di depan Kantor Pengadilan negeri (PN) Sungailiat, Kamis (27/12/2018). 

Mereka masing-masing Gerakan Perjuangan Kebun Plasma Masyarakat Mabat (GPK-Plasma Mabat), KPKS Miranti Plasma, Laskar Merah Putih, Gerakan Pelajar Islam Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia Babel, Persaturan Mahasiswa Hukum Indonesia Babel, Perhimpunan Petani Kelapa Sawit Babel, Pemuda Abdi Negara.  

"Beribu hektare di Mabat sudah jadi milik asing. Dan kemudian 200 lebih hektare kembali dilepas. Kita dijajah oleh investasi asing. Kami merasa dizolimi, oleh dua perusahaan. Asing menghimpit kami, mereka mengatasnamakan plasma, namun akhirnya menguasai hak masyarakat. Kami minta hak-hak kami jangan sampai direkayasa," kata orator demo di depan Kantor PN Sungailiat, Kamis (27/12/2018). 

Massa memastikan akan melawan putusan PN Sungailiat, PT Babel  hingga MA terkait rencana eksekusi kebun sawit plasma 279,65 hektare yang dinyatakan sebagai milik PT Tata Hamparan Eka Perdana (THEP). (baca edisi sebelumnya hanya di Bangka Pos).

"Bapak penegak hukum pemegang yudikatif di hadapan kami. Hari ini masyarakat Mabat berkumpul mempertanyakan hak- hak masyarakat Mabat. Ketika masyarakat ditendang, itu berarti bapak semua sudah menindas anak anak negeri. Untuk itu lembaga yudikatif agar membela pada keadilan.

Hukum itu harus adil. Tapi ternyata hukum tidak berpihak pada yang seharusnya," kata orator lainnya.

Orasi tersebut dilakukan karena demonstran menilai  hakim PN Sungailiat, PT Babel dan MA  mengabaikan nasib petani plasma.

Hakim di tiga lembaga ini justru memenangkan perkara pada PT THEP. Otomatis putusan tersebut membuat petani tak lagi bisa menguasai kebun sawit plasma 279,65 hektare yang selama ini jadi periuk nasi mereka.

"Kami mohon jurnalis tulislah yang seharusnya, buat berita yang berpihak pada keadilan. Saya heran kenapa pengadilan memutuskan menyerahkan tanah dan kebun plasma itu kepada PT THEP..?. Dimakah keadilan? Kemana hati nurani bapak bapak di pengadilan. Tidak mungkin perusahaan bisa masuk kampung orang kalau tidak ada ijin warga," tambah Orator lainnya.

Halaman
12
Penulis: ferylaskari
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved