Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang Keolahragaan, Molen Ajukan Perda Keolahragaan

Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen mengatakan pengajuan Raperda tentang Keolahragaan adalah guna mengimplementasikan

Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang Keolahragaan, Molen Ajukan Perda Keolahragaan
Bangka Pos/Edwardi
Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pansus 3 dan 4, Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap 4 Raperda, dan sambutan Walikota Pangkalpinang atas Keputusan DPRD terhadap 4 Raperda di ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (31/12/2018) 

Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang Keolahragaan, Molen Ajukan Perda Keolahragaan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen mengatakan pengajuan Raperda tentang Keolahragaan adalah guna mengimplementasikan peraturan yang ada diatasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keoiahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

"Fungsi dan tujuan diajukan Raperda tentang Keolahragaan adalah fungsi keolahragaan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional serta tujuan pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang Keolahragaan," kata Molen saat rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pansus 3 dan 4, Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap 4 Raperda, dan sambutan Walikota Pangkalpinang atas Keputusan DPRD terhadap 4 Raperda di ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (31/12/2018).

Ditambahkannya, ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam Raperda tentang Keolahragaan, meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan sistem keolahragaan;l, penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga.

"Selain itu pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga, pengembangan lptek keolahragaan, pengembangan kerjasama dan informasi, keolahragaan; pengawasan dan pencegahan terhadap doping, pendanaan, pemberian penghargaan; dan koordinasi dan pengawasan keolahragaan," jelasnya.

Ditambahkannya, pengajuan Raperda tentang Perusahaan Umum Air Minum yang diajukan Pemkot Pangkalpinang, adalah sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

"Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 telah terjadi perubahan penyebutan nomenkelatur dimana dalam Raperda Nomor 16 Tahun 2015 masih mempergunakan penyebutan Perusahan Daerah sedangkan di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 telah mempergunakan Badan Usaha Milik Daerah," tukasnya.

Selanjutnya dengan dlberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 telah menciptakan norma hukum tentang tata kelola perusahaan yang baik sehingga rumusan tersebut perlu dlrumuskan kedalam Raperda tersebut, sesuai dengan prlnsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. (BANGKAPOS.COM/EDWARDI)

Penulis: edwardi
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved