Pemprov Bakal Putus Kontrak Tenaga Honorer

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan kembali melakukan penataan tenaga kontrak atau honorer 2019. Hanya yang penuhi syarat bisa diperpanjang.

Pemprov Bakal Putus Kontrak Tenaga Honorer
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kepala BKPSDM Babel, Sahirman Jumli. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan kembali melakukan penataan tenaga kontrak atau honorer. Perpanjangan kontrak direncanakan awal tahun 2019. Akan tetapi hanya tenaga kontrak yang memenuhi persyaratan bisa diperpanjang masa kerjanya.

Adapun persyaratan yang ditetapkan yakni usia tidak boleh lebih dari 58 tahun terkecuali yang memiliki keahlian khusus. Nama dan jabatan telah terdaftar dalam data base Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel. Selain itu memiliki penilian kinerja secara online yang diisi oleh kepala OPD atau Kasubbag Kepegawaian di OPD. 

Kepala Badan kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel, Sahirman Jumli mengatakan penataan ini untuk meningkatkan kinerja tenaga honorer di lingkungan pemprov Babel.

"Penataan ini, kalau tenaga kontrak yang kurang efektif itu dibina oleh OPD, yang tidak bisa bekerja itu tergantung kebijakan OPD," katanya akhir pekan lalu.

Sahirman membantah adanya persyaratan ini untuk mengurangi tenaga honorer. Ia menyebutkan, penataan ini bertujuan agar tenaga kontrak lebih optimal dalam melaksanakan tugas.

"Bukan upaya untuk mengurangi, tapi mengefektifkan tenaga honorer supaya mereka bekerja lebih serius, disiplin, meningkatkan kinerja. Jangan sampai diangkat tapi tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah," katanya.
Lebih lanjut Sahirman menegaskan tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan maka penilian kinerja dilakukan oleh OPD terkait.

"Kalau yang tidak memenuhi persyaratan ya tidak bisa dipertahankan, misalnya usianya sudah 58 tahun kecuali dipandang OPD dia punya keahlian khsusus," katanya.

Sahirman Jumli menambahkan rencana penerimaan honorer baru tergantung formasi yang dibutuhkan OPD. Jika OPD menerima, maka harus diketahui oleh BKPSDM dan seizin Gubernur Babel.

"Kalau memang ada formasi dianggarkan OPD, silahkan OPD menerima tapi harus melaporkan ke BKPSDM dan seleksi harus terbuka. Ada syaratnya juga misalnya usianya maksimal 35 tahun," katanya. (o2)

Berita selengkapnya baca Bangka Pos Edisi Cetak, Senin, 7 Januari 2019 Hal 13

Penulis: krisyanidayati
Editor: respisiusleba
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved