Molen Minta Pemanfaatan Dana Kelurahan Segera Dibahas

Dana kelurahan bisa berupa pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman,jalan poros kelurahan hingga sarpras kebudayaan.

Molen Minta Pemanfaatan Dana Kelurahan Segera Dibahas
BANGKAPOS.COM / DEDY QURNIAWAN
Rapat Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) bersama para camat dan OPD terkait, Senin (7/1/2019). 

BANGKAPOS.COM --  Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) meminta jajaran camat, lurah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera membahas pemanfaatan dana kelurahan pada 2019 ini. Menurutnya, dana ini harus dioptimalkan dan tidak membuat pejabat lurah takut mengeksekusinya.

Hal ini Molen sampaikan dalam rapat bersama para camat dan OPD terkait, Senin (7/1/2019).

"Sesegera mungkin didiskusikan apa yang akan dilaksanakan. Inikan lah ada duitnya, sayang nanti kalau tidak terpakai," ujar Molen.

Setiap kelurahan di Pangkalpinang akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan (populer disebut dana kelurahan) dari APBN sekitar Rp 370 juta. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pangkalpinang Agusfendi mengatakan, peruntukkannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dana kelurahan diantaranya bisa berupa pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, transportasi seperti jalan poros kelurahan hingga sarpras kebudayaan. Dana kelurahan juga bisa digunakan untuk pemeliharaan jaringan air minum, drainase, pembuangan dan pengolahan sampah, pemmbuatan sumur resapan, pengolahan limbah, sarpras MCK, posyandu, dan alat pemadam kebakaran portable, hingga penerangan.

"Ini baru tahun ini dilaksanakan. Di Pangkalpinang tiap kelurahan mendapatkan sekitar Rp 370 juta, rata-rata, sama semua dapatnya. Kami bagi dari total Rp 15,7 untuk 42 kelurahan," kata Agusfendi seusai rapat para camat dengan Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, Senin (7/1/2019).

Penganggung jawab dana kelurahan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah lurah. Para lurah nantinya akan dikumpulkan untuk sosialisasi dana kelurahan ini.

"Pencairannya nanti tergantung kapan program akan dilaksanakan. Duit ini kan langsung ke kas daerah kan. Nanti akan diangkat KPA-nya oleh Wali Kota, bendaharanya juga kemudian petugas pelaksan teknis kegiatannya. Nanti camat dan lurah akan kmai kumpulkan untuk sosialisasi permendagri ini, kami akan jelaskan alokasinya, dan mungkin ada masukan dari mereka, kalau arahan Pak Wali tadi lebih fokus kepada kebersihan, misalnya pengadaan kontainer sampah atau mobil kebersihan termasuk petugas," beber Agus.

Agus mengatakan program dana kelurahan pada 2019 ini tidak akan tumpang tindih dengan program satu miliar satu kelurahan. Program satu miliar satu kelurahan memiliki komposisi 60 persen dieksekusi Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan 40 persen sisanga dieksekusi oleh kelurahan.

"Satu miliar satu kelurahan itu tetap jalan, insyaallah tidak akan tumpang tindih, tinggal mengarahkan saja," ucap Agus. (BANGKAPOS.COM / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved