SKTM Dinsospemdes Tidak Berlaku Lagi untuk BPJS Kesehatan

Berdasarkan surat tersebut, masyarakat kurang mampu tersebut diharapkan BPJS bisa mendaftar mandiri.

SKTM Dinsospemdes Tidak Berlaku Lagi untuk BPJS Kesehatan
(nurhayati/bangkapos.com)
Arman Agus. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Arman Agus mengatakan pihaknya tidak bisa lagi mengeluarkan Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKTM) untuk masyarakat kurang mampu yang mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Pihaknya mendapat surat pemberitahuan dari BPJS Kantor Wilayah Bangka Belitung pada 31 Desember 2018 lalu bahwa surat rekomensasi SKTM yang dikeluarkan Dinsospemdes Kabupaten Bangka untuk pengaktifan BPJS dari 14 hari ke satu hari tidak berlaku lagi mulai 1 Januari 2019.

Namun di luar ketentuan BPJS tersebut, pihaknya masih bisa mengeluarkan SKTM seperti untuk jaminan pelayan persalinan (jampersal), dana pelayanan kesehatan serta dana pendamping untuk berobat ke luar daerah.

"Selama ini dinas sosial mengeluarkan SKTM terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayan BPJS dari 14 hari dimudahkan jadi satu hari. Jadi mulai 1 Januari 2019 tidak diperkenankan lagi mengeluarkan SKTM tersebut," jelas Arman kepada bangkapos.com, Selasa (8/1/2019) di Kantor Dinsospemdes Kabupaten Bangka.

Berdasarkan surat tersebut, masyarakat kurang mampu tersebut diharapkan BPJS bisa mendaftar mandiri.

"Itu keinginan BPJS untuk wilayah Bangka Belitung yang ditujukan kepada gubernur, bupati, walikota dan dinas sosial se Provinsi Bangka Belitung," ungkap Arman.

Menurut Arman, pihaknya tidak mengetahui alasan mengapa SKTM tersebut tidak berlaku lagi untuk pelayanan BPJS. Ia minta menanyakan langsung kepada pihak BPJS Wilayah Bangka Belitung.

"Dalam pengertian mau mengaktifkan BPJS itu yang tidak boleh. Misalnya warga sudah dapat rekomendasi desa/kelurahan atau domisili setempat menjelaskan warga tersebut memang betul tidak mampu pergilah ke dinas sosial karena ada rekomendasi dari desa/kelurahan ataupun domisili masyarakat yang membutuhkan SKTM sehingga kami keluarkan SKTM, dengan SKTM tersebut dibawalah ke BPJS. Menurut ketentuan baru 14 hari boleh diaktifkan. Kalau ada SKTM cukup satu hari bisa aktif BPJS tersebut. Sekarang tidak boleh lagi oleh BPJS," jelas Arman.

Disinggung bagaimana untuk warga kurang mampu yang menunggak iuran BPJS kemudian sakit, Arman mengatakan pihaknya tidak bisa merekomendasi SKTM, warga tersebut harus mengurus langsung ke pihak BPJS untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS-nya dengan kewajiban harus membayar tungakannya.

Hal ini berdasarkan aturan terbaru BPJS yakni Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang terbaru bahwa seluruh masyarakat Indonesia ini wajib masuk BPJS kesehatan.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved