Empat Kali Proyek Instalasi Listrik RSUD Depati Bahrin Gagal Lelang, Kejari Sarankan Ini

Pihaknya menyatakan, tidak boleh diloloskan jika peserta lelang tidak memenuhi kualifikasi teknis

Empat Kali Proyek Instalasi Listrik RSUD Depati Bahrin Gagal Lelang, Kejari Sarankan Ini
Bangkapos/Nurhayati
Kejaksaan Negeri Bangka saat coffe morning dengan wartawan se Kabupaten Bangka, Rabu (16/3/2019) di Ruang Pertemuan Kejaksaan Negeri Sungailiat. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Rilke Jeffri Huwae menjelaskan, mengenai proyek pengadaan instalasi listrik senilai Rp 1,2 milyar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Bahrin Sungailiat.

Menurutnya, pelelangan pengadaan instalasi listrik RSUD tersebut sudah dilakukan sebanyak empat kali.

Namun selalu gagal karena peserta tender proyek itu tidak ada yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasi teknis.

"Memang sudah dilakukan tiga kali bahkan lelangnya sudah empat kali. Ada syarat-syarat teknis yang tidak bisa dipenuhi disitu karena instalasi listrik dan yang ikut, semuanya tidak punya kualifikasi teknis," jelas Jeffri saat coffee morning, Rabu (16/1/2019) dengan wartawan se-Kabupaten Bangka.

Pihaknya menyatakan, tidak boleh diloloskan jika peserta lelang tidak memenuhi kualifikasi teknis tersebut karena berkaitan dengan instalasi listrik rumah sakit. 

Untuk itu, Kejaksaan Negeri Bangka memberikan pendapat berdasarkan peraturan perundangan-undangan solusi terhadap kegiatan itu.

Pihaknya menilai dulu prosedurnya sudah diikuti, sudah dilelang empat kali, waktu hampir habis, dan dananya sudah ada. 

"Kalau dana ini dipulangkan jadi persoalan bagi rumah sakit. Kalau instalasi listrik tidak bisa berjalan dengan baik bisa menghambat pelayanan ke masyarakat makanya kejaksaan mengambil langkah untuk memberikan pendapat hukum yanv menjadi dasar pelaksanaan kegiatan itu," ungkap Jeffri.

Karena pihak kejaksaan menilai pengadaan instalasi listrik di RSUD Depati Bahrin ini mendesak untuk kebutuhan publik yang sifatnya strategis,

maka sesuai ketentuan boleh penunjukan langsung dengan menunjuk pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melaksanakan proyek tersebut.

"PT PLN menunjuk mitranya mana yang bisa sesuai kualifikasi teknis yang ditentukan, nilainya dihitung bersama-sama ahli dengan tidak melewati pagu anggaran yang ada dan harus mendapat pendampingan dari PLN sehingga proyek itu dikerjakan dan sudah selesai dikerjakan," kata Jeffri.

Hasil pengerjaan proyek instalasi listrik di rumah sakit itu menurutnya tidak hanya sampai disitu, tetapi harus diaudit oleh pihak inspektorat dan BPKP sehingga pelaksanaannya akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. (BANGKAPOS.COM/NURHAYATI)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved