Babel Baru Punya 2 Rumah Sakit Terakreditasi B

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, Hermain mengatakan di Babel baru ada dua Rumah Sakit terakreditasi B

Babel Baru Punya 2 Rumah Sakit Terakreditasi B
Bangkapos/agus nuryadhyn
RSUP DR (HC) Ir Soekarno Terus Membangun 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, Hermain mengatakan di Babel baru ada dua Rumah Sakit terakreditasi B.

Ia menyebutkan, di Babel ada 24 Rumah Sakit yakni 13 Rumah Sakit pemerintah dan 11 Rumah Swasta. Babel baru memiliki 2 Rumah Sakit yang terakreditasi B, yakni Rumah Sakit Umum Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa.

"Yang lainnya masih C, ada yang sedang dalam upaya ke B, ada juga yang masih D tapi enggak banyak," katanya, Senin (21/1/2019).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, Hermain
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, Hermain (Bangka Pos/Krisyanidayati.)

Disinggung terkait Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hermain menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan surat edaran dari BPJS Kesehatan bahwa peserta BPJS PBI tidak dikenakan urunan biaya.

"Kami ada surat edaran dari BPJS kalau untuk peserta PBI tidak iuran biaya. Karena mereka tidak bisa menaikkan kelas baik pelayanan kesehatan. Ini hanya berlaku untuk peserta yang bukan PBI," katanya.

Hermain justru mengkhawatirkan peserta BPJS non PBI dengan adanya biaya ini nantinya akan ada keenggan peserta untuk membayar. Selama ini, menurutnya tunggakan peserta BPJS mandiri cukup banyak.

"Ini perlu sosialisasi dulu ke masyarakat, besarannya tergantung akreditasi rumah sakit dan ini ada biaya maksimalnya. Saya rasa tidak memberatkan tapi ini perlu sosialisasi, apalagi BPJS mandiri banyak yamg menunggak," ujarnya.

Menurutnya, munculnya Permenkes ini untuk mengakomodir kepentingan rumah sakit dimana ada pelayanan rumah sakit yang diberikan tapi tidak bisa ditanggung oleh BPJS.

"Tapi kan ini belum ada juknisnya, pelayanan apa yang akan dikenakan. Kita tunggu saja, informasi yang kita dapat ini untuk mengakomodir pelayanan yang diberikan rumah sakit tapi tidak bisa ditagihkan ke Rumah sakit, jangan sampai merugikan rumah sakit," katanya.

Dirinya juga meminta agar masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan BPJS, harus mengikuti kententuan dari mulai faskes tingkat pertama hingga dirujuk ke rumah sakit

"Ini kan ada tahapannya, kecuali memang sudah darurat sekali. Ini yang harus segera ditangani, kalau misalnya sakit ringan kan bisa ke puskesmas dulu. Kita tetap upayakan untuk pencegahan jangan sampai sakit," ujarnya.
(BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved