Belasan Kepala OPD di Pemprov Babel Bakal Diganti

Belasan pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dirotasi dan mutasi oleh Gubernur Babel pada 2019 ini

Belasan Kepala OPD di Pemprov Babel Bakal Diganti
Bangka Pos/Krisyanidayati
Belasan Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Babel Bakal Diganti 

BANGKAPOS.COM - Belasan pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dirotasi dan mutasi oleh Gubernur Babel pada 2019 ini, terutama kepala dinas yang telah menjabat lebih dari dua tahun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel, Sahirman Jumli mengatakan pihaknya telah mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk open bidang maupun job fit jabatan. 

Ia menjelaskan untuk open bidang seleksi terbuka atau lelang jabatan yang akan dilakukan untuk mengisi jabatan kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, lantaran kepala dinasnya akan pensiun pada 1 Februari nanti.

Sedangkan untuk job fit, yakni rotasi bagi pejabat eselon II ke Organisasi Perangkat Daerah atau biro di Lingkungan setda Babel.

"Tahun 2019 ini perlu ada penyegaran dikalangan Kepala Dinas, kita sudah minta rekomendasi dari KASN untuk open biding jabatan kepala PTSP karena mendesak akan pensiun dan job fit untuk kepala dinas yang sudah lebih dari dua tahun menduduki jabatan yang sama," beber Sahirman, Senin (21/1/2019).

Sahirman membeberkan OPD dan biro yang telah menjabat lebih dari dua tahun, Kepala Dinas Pariwisata Babel, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Pertambangan, Kepala Kesbangpol, Sekretaris KPU, Sekretaris DPRD Babel, Kepala Biro Kesra, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Umum, dan Kepala Biro Pemerintahan.

"Termasuk saya yang sudah lebih dua tahun, sepertinya ada pergantian kepala dinas tahun ini tapi ini kembali lagi ke kebijakan pak Gubernur, kami sudah sampaikan yang sudah lebih dari dua tahun," katanya.

Menurutnya, bukan tanpa alasan harus dua tahun, pasalnya berdasarkan aturan memang harus dilakukan evaluasi kinerja selama dua tahun. Pejabat yang nantinya dirotasi, bukan berarti kinerjanya belum maksimal namun diperlukan ada penyegaran.

"Berdasarkan PP sudah dapat dievaluasi setelah 2 tahun, bisa dievaluasi dibawah 2 tahun dengan penilaian kinerja pakai tim rendah, tapi ini rata-rata kinerja 2 tahun, ini tidak mutlak dua tahun tapi ini bisa penyegaran, biasanya sudah dua tahun ada kejenuhan," katanya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved