Penjelasan RSUD Depati Hamzah Terkait Aturan Peningkatan Kelas Perawatan Pasien BPJS

RSUD kini sedang berupaya mencari solusi untuk kebijakan khusus pada peningkatan kelas perawatan tersebut.

Penjelasan RSUD Depati Hamzah Terkait Aturan Peningkatan Kelas Perawatan Pasien BPJS
Bangkapos/irakurniati
Suasana ruang rawat inap RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala bidang pelayanan RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, M.Thamrin, mengatakan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 51 tahun 2018 soal urun biaya dan selisih biaya peserta JKN-KIS yang ditetapkan, sedang dalam pembahasan dengan manajemen rumah sakit, terutama dengan instalasi rawat inap.

Pasalnya mengenai selisih biaya, peserta dapat meningkatkan kelas perawatan hanya satu tingkat di atasnya. Pasien kelas 1 hanya bisa naik tingkat perawatan ke kelas VIP. Sedangkan, menurut Thamrin, di RSUD Depati Hamzah, masih memiliki kelas di atas VIP, yakni VVIP (Paviliun). Sehingga dengan aturan yang akan diberlakukan ini, dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan permasalahan.

Dia mengatakan, dengan aturan ini nanti, tanpa adanya kebijakan khusus berpotensi permasalahan terutama pada pegawai di ruang paviliun tersebut (VVIP), seperti remunerasi pegawai maupun permasalahan penghitungan beban kerja.

"Kami sedang berusaha menggodok proses manajemennya agar tidak merugikan. Apabila permenkes ini diberlakukan tanpa kebijakan khusus bagi rumah sakit, ruang paviliun akan kosong. Akan terjadi pengurangan dan berpotensi menimbulkan masalah, pengurangan pasien iya dan terutama pada pegawainya." kata Thamrin, Senin (21//1/2019).

Dia mengatakan, pihaknya kini sedang berupaya mencari solusi untuk kebijakan khusus pada peningkatan kelas perawatan tersebut. Sedangkan peningkatan kelas ini tidak berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI). PBI tidak dapat meningkatkan kelas perawatan, hanya bisa sebagai pasien titipan.

"Misalnya pasien PBI kelas 3, dia mau pindah ke kelas 2 tidak bisa. Kecuali kalau di ruang kelas 3 penuh, pasien tersebut terpaksa harus dititip ke kelas 2. Tetapi selisih biaya kelas itu, tidak dikenakan biaya bagi pasien PBI ini." jelasnya.

Thamrin menuturkan, mengenai aturan uran biaya dan selisih biaya, pihaknya akan tetap melaksanakan sesuai petunjuk teknis dari pusat. Terkait uran biaya, belum diterapkan karena belum adanya arahan lanjut. (BANGKAPOS.COM/IRA KURNIATI)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved