Tak Ada Biaya yang Dipungut untuk Pembangunan Rumah Layak Huni

Ada beberapa aspek yang menentukan rumah tersebut layak atau tidak diperbaiki

Tak Ada Biaya yang Dipungut untuk Pembangunan Rumah Layak Huni
Dokumen Bangka Pos
Kasi Pengembangan Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Antonius Wahjudi. 

BANGKAPOS.COM - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang melalukan verifikasi terhadap usulan pembangunan rumah layak huni yang diusulkan kabupaten/kota.

Ada beberapa aspek yang menentukan rumah tersebut layak atau tidak diperbaiki, misalnya kondisi atap yang sudah rusak, dinding yang roboh atau terbuat dari plastik atau papan, dan lantai yang menggunakan semen kasar dan mendekati rusak.

"Kalau kita di Babel ini tidak ada lagi lantai yang tanah, tapi semen kasar. Verifikasi ini penting, karena kita lihat juga misalnya yang tinggal di rumah itu badannya sehat ada yang masih muda, ini kita pertimbangkan lagi, kita utamakan yang memang orangtua dan tidak bekerja lagi," kata Kasi Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Babel, Antonius Wahjudi, Senin (21/1/2019).

Syarat yang harus dipenuhi lainnya soal legalitas kepemilikan tanah, bangunan yang akan dibantu pemerintah harus diatas tanah milik sendiri. Sehingga, tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Aspek ekonomi juga menjadi penilian pihkanya.

"Syaratnya harus punya sertifikat legalitas tanah, kalau milik orang lain misalnya keluarga, kita minta Kades atau apa untuk menyatakan itu punya dia, karena itu penting, tapi kalau sewa, ya enggak bisa," katanya.

Menurutnya, persoalan legalitas tanah ini kerap menjadi hambatan, pasalnya banyak masyarakat kurang mampu membangun rumah bukan di tanah milik sendiri.

Ia juga menegaskan, dalam menentukan rumah yang layak dibangun ini tidak dikenakan biaya sepeser pun bagi pemilik rumah dan ini murni bantuan pemerintah.

"Itulah pentingnya kami verifikasi, kalau tidak diverifikasi kan bisa saja misalnya dari kecamatan itu mengusulkan punya saudaranya. Atau ada transaksi misalnya mau rumahnya dibangun harus bayar berapa, kami pernah dengar yang seperti ini. Ini gratis bagi masyarakat tidak ada biaya apapun untuk rumahnya diperbaiki, kalau ada laporkan ke kami, ini gratis," katanya.

Tahun ini pemprov Babel akan membangun 68 unit rumah layak huni yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Babel. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved