Wagub Minta Kepala Desa Alokasikan Anggaran untuk Tangani Stunting

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah meminta kepala desa mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting hingga ke tingkat desa.

Wagub Minta Kepala Desa Alokasikan Anggaran untuk Tangani Stunting
Bangka Pos/Krisyanidayati
Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah rapat bersama dengan dengan pemerintah desa di ruang rapat Tanjung Pesona, Rabu (23/1/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah meminta kepala desa mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting hingga ke tingkat desa.

Hal ini disampaikan Fatah dalam rapat bersama dengan pemerintah desa di ruang rapat Tanjung Pesona, Rabu (23/1/2019).

Ia menyebutkan, kementerian desa dan transmigrasi melalui program prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan stunting bisa dilakukan dengan rehabilitasi puskesmas, pondok bersalin desa dan pelayanan keluarga berencana kesehatan terpadu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pembangunan sanitasi air bersih, pembangunan MCK, insentif kader kesehatan masyarakat.

"Bagi kepala desa, kalau memang ini belum tersedia bangun fasilitas ini menggunakan dana desa. Desa ini kan ujung tombaknya. Apa yang belum itu untuk penanganan stunting tolong diprioritaskan dan menjadi pedoman bagi masukkan dalam rencana kerja dan anggaran desa Program ini mutlak, karena 2019 concern dana desa pembangunan manusia," kata Fatah dihadapan kades, camat dan perangkat desa.

Ia menyebutkan, penanganan stunting dilakukan secara tematik dan lintas sektoral. Serta harus terintegrasi baik dari nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.

"Kementerian sosial punya pogram keluarga harapan. Kalau misalnya ada anak stunting belum masuk dalam program ini, kepala desanya harus proaktif komunikasikan jadi mereka dapat bantuan juga. Sehingga penyelesaiannya bisa sistematis, begitu juga dengan OPD lainnya, misalnya akses kesehatan mereka," katanya.

Menurutnya, bila perlu dibentuk satgas pengentasan stunting, untuk menginventarisir dan mengkoordinasikan penanganan stunting.

"Seluruh OPD ini harus dilibatkan, koordinasi dengan kabupaten, bentuk satgas penanganan sehingga mempercepat untuk menyelesaikan dan meretas stunting yang ada di masing-masing kabupaten," tambahnya.

Ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam penanganan stunting, yaitu yang sudah terlanjur dilahirkan yang mengidap stunting yang harus ditangani. Kedua, mempersiapkan tidak terjadi lagi stunting.

"Persiapan yang harus dilakukan mulai penduduk yang akan melakukan pernikahan harus segera dikelola dengan baik peran kemenag. Setelah menjalani pernikahan diberikan pemahaman menjaga janin sampai lahir, setelah itu asupan gizi, dia dapat masuk sekolah yang betul memiliki kualitas. Mulai dari pembentukan manusia dan melahirkan manusia yang betul memiliki kualitas yang baik, sehat dan cerdas," katanya.

Fatah menyebutkan, berdasarkan hasil riset kesehatan daerah tahun 2013 ada ribuan balita yang stunting di Babel yang tersebar di 20 desa yang harus ditangani secara khusus.

"Potret data stunting yang disampaikan BPKP yang ada 9000 balita di Bangka dan 8000 an lebih Bangka Barat itu, datanya harus kita komparasikan dulu. Karena data yang disajikan bisa jadi data imajiner maka kita perlu akurasi data dengan by name by addres," kata Fatah.

Untuk mengetahui data pasti terkait stunting di Babel, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota, sehingga nantinya akan dapat diintervensi sesuai sasaran.

"Kami ingin mengakurasi data stunting, koordinasi dan sinergi dengan kabupaten sehingga dengan data bersumber dari masing-masing desa. Ada juga data dari tenaga pendamping desa hasil kombinasi dengan data posyandu dan polindes lahir data sementara di Babel hanya 2000 balita yang stunting. Ini kan masih ada perbedaan, maka perlu kita kaji lagi," katanya.

(BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved