Pemprov Babel Belum Pastikan Rekrutmen P3K Terkendala Hal Ini

Pemerintah Pusat akan membuka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK atau P3K) dalam waktu dekat ini untuk tiga formasi

Pemprov Babel Belum Pastikan Rekrutmen P3K Terkendala Hal Ini
Bangka Pos/Krisyanidayati
Sekda Babel, Yan Megawandi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Pusat akan membuka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK atau P3K) dalam waktu dekat ini untuk tiga formasi tenaga kependidikan, medis, dan penyuluh pertanian.

Sekretaris Daerah Babel, Yan Megawandi mengatakan pemerintah pusat telah mensosialisasikan tentang pola penerimaan P3K ini. Ia menyebutkan, rekrutmen P3K ini merupakan salah satu skema yang dibenarkan dalam Undang-Undang ASN untuk mendapatkan profesional.

"Formasi P3K yang memprioritaskan bidang kependidikan, medis dan penyuluh pertanian. Skemanya tetap harus tes," kata Yan, Rabu (30/1/2019).

Yan menyebutkan, dari hasil pertemuan tersebut ada hal yang belum disepakati pasalnya untuk melakukan rekrutmen dan sistem gaji dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD.

"Kemarin itu ada perdebatan daerah harus membuat pernyataan menyiapkan anggaran di APBD masing-masing untuk biaya rekrutmen dan pembiayaan lain, seperti gaji mereka, yang sebagaimana besar kepala daerah belum menyetujui ini," beber Yan.

Mengetahui adanya pola ini, Yan menyebutkan pemprov Babel pun urung untuk menyerahkan data kebutuhan, dan banyak kepala daerah meminta pemerintah pusat untuk mengkaji hal ini.

"Kita memang membutuhkan, misalnya di pendidikan butuh ratusan orang, medis pun demikian. Tapi, daerah kita tidak terlalu surplus anggaran. Kenapa ini tidak menjadi beban pemerintah pusat pola rekrutmen, pemerintah pusat menanggung untuk beban penyelenggaraan," ujarnya.

Yan, belum bisa memastikan pemprov Babel akan melakukan rekrutmen ini atau tidak. Pihaknya, masih menunggu kebijakan pusat, dan akan mengikuti kebijakan pusat. Namun, jika memang harus dipaksakan menggunakan APBD ini cukup berat.

"Kita memang membutuhkan, cuma persoalannya kemampuan keuangan kita. Ini kan mendadak, APBD 2019 sudah diketuk. Kenapa enggak tahun sebelumnya kita dikonfirmasikan soal itu," ujarnya.

Menurutnya, untuk menggunakan APBD juga harus mendapatkan persetujuan DPRD dan hal ini harus dibahas bersama. Ia menilai hal ini terkesan mendadak sehingga tidak masuk dalam post anggaran APBD.

"Prinsipnya kita akan ikut kebijakan pusat, jika memungkinkan untuk dilaksanakan daerah. Tapi, ini sebagain besar kepala daerah belum sependapat, apalagi APBD sudah ditetapkan untuk 2019. Lain hal jika itu dilakukan di 2020, dan ini butuh persetujuan DPRD. Kalau pun misalnya kepala daerah diminta untuk membuat pernyataan seperti itu harus persetujuan DPRD dan ini menjadi beban bersama," sebutnya.

(BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved