Sederet Penyelenggaraan Jaminan Disediakan Taspen Untuk Pegawai Negara dan Pegawai Non-PNS

Taspen menjadi penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan K

BANGKAPOS.COM -Taspen menjadi penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS (termasuk tenaga honorer) yang bertugas pada instansi pemerintah.

Hal ini diungkapkan Mulyono, Kepala PT Taspen Cabang Pangkalpinang kepada Posbelitung.co, Senin (28/1/2019) di kantornya di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka-Belitung (Babel).

Ditambahkan, program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam 2 kategori, yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara Negara.

Sejauh ini lanjutnya PT Taspen memprogramkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam dua kategori yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara Negara.

Selain itu, bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 44 Tahun 2015 yang dikelola oleh BPJS TK. Sedangkan, untuk yang bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018 dimana untuk ASN, PPPK dan Honorer dikelola oleh TASPEN.

"Bagi Anggota TNI, Polisi, PNS Kemenhan, termasuk PPPKnya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP 102 Tahun 2015. Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum," paparnya.

Selanjutnya, melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 pula menyatakan bahwa Pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK.

"Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP Nomor 70 Tahun 2015, dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada TASPEN," ujarnya.

Dikatakan, peraturan Pemerintah diatas merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggaraan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.(Koran BN)

Editor: emil
Sumber: babel news
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved