Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Kepala Daerah yang Tidak Berhentikan PNS Tipikor BHT

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Kepala Daerah yang Tidak Berhentikan PNS Tipikor BHT

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Kepala Daerah yang Tidak Berhentikan PNS Tipikor BHT
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan pejabat Pemprov Jawa Timur di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/6/2017). 

BANGKAPOS.COM -- Pemerintah mempertegaskan komitemen untuk membersihkan jajaran aparatur dari bekas narapidana tindak pidana korupsi. Bahkan jika kepala daerah tak segera memberhentikan PNS narapidana Tipikor yang sudah incraht, ada ancaman sanksi yang bagi yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui  ada 2.357 PNS (data base) yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Ada 1.151 PNS yang telah dipecat, termasuk 673 PNS Tipikor yang tidak ada di data base.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan rilis melalui Twitter resmi lembaga tersebut @BKNGoid terkait narapidana Tipikor.

Dalam rilis itu, untuk mempercepat proses pemberhentian terhadap PNS Tipikor berkekuatan hukum tetap (BHT) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing, dalam waktu dekat Pemerintah akan menerbitkan edaran bersama tentang pemberian batas waktu tambahan bagi PPK untuk menerbitkan SK pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan sanksi tegas bagi PPK yang tidak memberhentikan PNS Tipikor BHT.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di Kantor Regional II BKN Surabaya, Kamis (31/1/2019).

Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan kesepakatan dalam pertemuan antara BKN, KemenPANRB, Kemendagri, BPK, BPKP, serta MA dan KPK pada 29 Januari 2019 lalu.

Pertemuan tersebut, menurut Mohammad Ridwan diselenggarakan guna menyikapi proses penegakan hukum terhadap PNS Tipikor BHT yang belum optimal.

Mohammad Ridwan membeberkan bahwa berdasarkan data BKN terhadap penindakan PNS Tipikor BHT per tanggal 29 Januari 2019, tercatat dari total 2.357 PNS Tipikor BHT, baru 20,28% yang sudah dijatuhkan sanksi PTDH atau sebanyak 478 PNS.

“Dengan rincian 49 PNS K/L dan 429 PNS daerah,” jelas Ridwan.

Halaman
12
Penulis: Teddy M (tea)
Editor: teddymalaka
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved