Baru 72 Persen Desa Sampaikan Pertanggungjawaban Dana Desa

Supendi mengingatkan agar petugas di kabupaten aktif melaporkan jika memang ada laporan terbaru dari desa, sehingga bisa termonitor dan terdata.

Baru 72 Persen Desa Sampaikan Pertanggungjawaban Dana Desa
Bangka Pos/Krisyanidayat
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi. 

BANGKAPOS.COM  - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi, mengatakan baru 72 persen laporan  penggunaan dana desa tahun 2018 yang diterima pihaknya melalui online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

"Yang masuk sistem kita baru 72 persen per minggu ketiga Januari yang melaporkan, tapi kan bisa saja mereka sudah selesai laporannya tapi belum terinput ke sistem, yang input kabupaten," kata Supendi belum lama ini.

Supendi mengingatkan agar petugas di kabupaten aktif melaporkan jika memang ada laporan terbaru dari desa, sehingga bisa termonitor dan terdata.

Supendi mengatakan tahun 2018 Babel mendapatkan dana desa Rp 264,3 M yang diperuntukkan bagi 309 desa.

Namun, pemerintah pusat hanya Rp 263,46. Hal ini lantaran dana desa tahun 2017 di desa Tugang Bangka Barat senilai Rp 840 juta belum dilaporkan yang berdampak pada pengurangan dana desa tahun 2018.

"2018 juga tidak semua bisa disalurkan, karena ada desa di Bangka Tengah gagal salur untuk tahap tiga di desa Kebintik," sebutnya.

Lebih lanjut, laporan pertanggungjawaban tahun 2018 akan mempengaruhi pencairan dana desa tahun 2019, khususnya pada pencairan tahap dua yang merupakan syarat untuk pencairan. Sedangkan, untuk pencairan dana desa tahap 1 hanya memerlukan SK Bupati berupa Peraturan Bupati tentang APBDes.

"Sekarang sudah mau februari, harusnya kalau bisa lebih cepat pertanggungjawabannya, jadi bisa fokus pelaksanaan 2019,  (pertanggungjawaban), agar bisa fokus ke 2019, yang sudah bisa dicairkan, dan manfaatnya bisa cepat dirasakan masyarakat," sebutnya.

Dijelaskannya, pertanggungjawab ini paling lambat harus diselesaikan pada Juni mendatang. Pasalnya, pencairan tahap II sudah bisa dilakukan pada Juni.

Supendi menjelaskan, untuk tahun 2019 pencairan bisa dilakukan tanpa harus kumulatif per kabupaten. Jika tahun lalu, desa yang sudah selesai baru bisa mencairkan jika seluruh desa sudah selesai, tahun ini tidak berlaku lagi sistem itu. Apabila desa sudah selesai pertanggungjawaban dan administrasi lainnya,  bisa mencairkan lebih dulu tanpa menunggu keseluruhan desa.

"Misalnya aja desa yang sudah bagus dan selesai semua, mereka bisa mempercepat pencairan dana desanya, enggak harus nunggu desa lainnya lengkap. Misalnya tahap II atau tahap III nanti bisa lebih cepat," katanya.

Dia menjelaskan tahun ini rata-rata desa mendapatkan kucuran dana hampir Rp 1 miliar. Ia berharap dana desa ini dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan hasil kesepakatan desa yang tertuang dalam RAPBDes dan dikelola dengan baik agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dengan cepat 

"Pencairan tahap I sudah bisa diajukan sampai nanti Minggu ketiga bulan Juni 2019.  Kalau sudah siap desa segera cairkan, laksanakan program yang sudah direncanakan," katanya. (BANGKAPOS/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved