KPUD Bangka Tengah akan Kembali Mendata Pemilih yang Belum Terdaftar di DPT

KPUD Bangka Tengah melaksanakan rapat Koordinasi dengan panitia penyelenggara Kecamatan dan panitia pemungutan suara se Kabupaten Bangka Tengah

KPUD Bangka Tengah akan Kembali Mendata Pemilih yang Belum Terdaftar di DPT
IST/KPUD Bateng
KPUD Bangka Tengah melaksanakan rapat Koordinasi dengan panitia penyelenggara Kecamatan dan panitia pemungutan suara se Kabupaten Bangka Tengah, di Hotel Santika, Rabu (6/2/2019). 

BANGKAPOS.COM -- KPUD Bangka Tengah melaksanakan rapat Koordinasi dengan panitia penyelenggara Kecamatan dan panitia pemungutan suara se Kabupaten Bangka Tengah, di Hotel Santika, Rabu (6/2/2019).

Tujuan KPUD melaksanakan kegiatan itu, untuk mengadakan rakor terkait, daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tambahan dihadiri oleh Panitia Pemilih Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

"Mereka diberikan tata cara pemilih, yang termasuk dalam kategori daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus untuk daftar pemilih tambahan ini yaitu warga atau pemilih yang pindah memilih, mencoblos dengan alasan pindah domisili, kemudian pekerjaan, terkena kasus seperti ditetapkan sebagai narapidana dan sudah terdaftar di Daftar pemilih tetap,"jelas M Panjiatiana, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Bateng, kepada wartawan, Rabu (6/2/2019)

Sementara, untuk kategori daftar pemilih khusus, yaitu pemilih yang ingin memilih tetapi belum terdaftar dalam DPT, ini di kategorikan daftar pemilih khusus, dengan menunjukkan, e KTP, ke pihak Desa atau wilayah setempat, dan juga bisa melaporkan ke panitia pemungutan suara, atau ke KPU Kabupaten /Kota.

"Harapan kita semua warga bisa terakomodir, dan memiliki hak pilih, karena saat ini yang sudah terdaftar di DPT jumlahnya 122.130 jiwa di Bangka Tengah, dan itu bisa bertambah nantinya, setelah adanya daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus,"katanya

Selanjutnya, bila nanti ada penambahan paling lambat 60 hari sebelum pemilihan akan dilakukan perubahan DPT oleh pihak KPUD Bangka Tengah.

"Selambat lambatnya itu 60 hari, sebelum pemilihan, kita sifatnya pasif dan jemput bola, misal ada warga yang berada di perusahaan, pondok pesantren di perbankan, dan perhotelan, kita akan jemput, karena tidak ada alasan tidak terdaftar di KPUD sebagai daftar pemilih,"tegasnya. 

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved