Penerimaan P3K Dibebankan Pada APBD

Penerimaan P3K dibebankan kepada pemerintah daerah untuk gaji dan tunjangannya.

Penerimaan P3K Dibebankan Pada APBD
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kasubit Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel, M. Erisco Nurahman. 

BANGKAPOS.COM - Kasubit Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel, M. Erisco Nurahman mengatakan, pihaknya telah menyusun usulan kebutuhan untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).

Hal ini menyusul adanya surat dari Menpan untuk menyampaikan usulan dan pengadaan P3K tahap yang dikhususkan bagi tenaga kontrak eks k2 pada bidang kesehatan, guru, dan penyuluh pertanian.

"Setelah ini kita diminta menpan menyusun usulan P3K yang dalam hal ini disampaikan gubernur, tapi sesuai formasi yang ditetapkan menpan," sebutnya.

Erisco menyebutkan, apabila daerah tidak memberikan usulan dianggap tidak ikut dalam P3K.

"Dalam surat Menpan, apabila tidak ada pengusulan kebutuhan dinyatakan tidak melaksanakan P3K. Keputusan kita ikut menerima atau tidak itu ada di Gubernur, tapi yang jelas kita sudah menyusun formasi dan sudah mempersiapkan kebutuhan tinggal nanti pak Gubernur untuk penetapan kita butuhkan," sebutnya.

Ia menyebutkan, untuk penerimaan P3K dibebankan kepada pemerintah daerah untuk gaji dan tunjangannya.

"Ini pasti atau tidak kita menunggu keputusan pak Gubernur karena hasil rakor batam itu, banyak yang menolak untuk pelaksanaan P3K karena untuk gaji bersumber dari APBD dan daerah juga harus mempertimbangkan keuangan daerah," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved