Daerah Akan Happy Jika Rekrutmen P3K Tidak Dibebankan Pada APBD

Kita masih menunggu ujung-ujungnya ketersediaan anggaran. Kalau sampai terakhir masih dibebankan pada keuangan daerah apakah

Daerah Akan Happy Jika Rekrutmen P3K Tidak Dibebankan Pada APBD
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Sekda Babel, Yan Megawandi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi menyebutkan, pihaknya menyambut baik adanya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Namun pihaknya mengalami masalah dalam penganggaran lantaran dibebankan pada APBD.

"Di satu sisi kita sangat happy ketika ada diinformasikan ada formasi untuk tenaga kependidikan, cuma jadi masalah ketika harus dibiayai APBD. Kemarin memang masih jadi perdebatan soal sumber pendanaan, tapi kita masih menunggu perintah BKN regional VII," kata Yan, Jum'at (8/2/2019).

Menurutnya, pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari BKN untuk mengumumkan hal ini.

Yan menyebutkan, jika ini tetap dipaksakan dibenankan pada APBD, pihkanya juga harus meminta persetujuan DPRD. Pasalnya, anggaran tahun 2019 sudah disahkan.

"Anggaran kita sudah disahkan, kalau itu dimasukkan sekarang harus meminta persetujuan DPRD dan soltnya dimana, secara prinsip kita akan sangat happy rekrutmen itu akan jadi kenyataan tanpa harus membebani APBD," harapnya.

Waktu yang singkat juga menjadi kendala pihaknya, namun jika memang ini diwajibkan mau tidak mau pemerintah daerah harus mengikuti ini.

"Kita masih menunggu ujung-ujungnya ketersediaan anggaran. Kalau sampai terakhir masih dibebankan pada keuangan daerah apakah daerah bisa siap dengan waktu yang sesempit ini, dari sisi format anggaran kalau tidak terlalu banyak masih ada yang bisa kita geser tapi ini harus persetujuan dewan, kalau jumlahnya signifikan kemana harus geser," ceritanya.

Disinggung besaran biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah, Yan belum dapat memastikan hal ini.

"Untuk satu orang sangat tergantung kualifikasi pendidikan, ini bukan cuma 1 tahun tapi sampai dia pensiun. Kami sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan persetujuan dengan DPRD, dan ini dikeluhkan semua daerah," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved