Pemprov Babel Belum Umumkan Rekrutmen P3K, Masih Tunggu BKN

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Pendayagunaan

Pemprov Babel Belum Umumkan Rekrutmen P3K, Masih Tunggu BKN
IST
Pendaftaran PPPK 2019 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Pendayagunaan Negara Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengumumkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) tahap 1 yang diperuntukkan bagi tenaga honorer eks Katagori 2 (K2).

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Babel, Umi Kalsum mengatakan dalam rapat koordinasi BKN Regional VII di Palembang kemarin masih ada beberapa hal yang belum disepakati diantaranya ialah soal gaji yang dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Untuk Provinsi Bangka Belitung kita ada 6 formasi guru eks k2 dari total k2 kita ada 42 orang, tapi itu gabungan tenaga administrasi seperti TU. Bukan formasi yang tersedia seperti guru, penyuluh pertanian dan kesehatan. Tapi kita belum mengumumkan, karena masih menunggu dari BKN," kata Umi, Jum'at (8/2/2019).

Umi menyebutkan, dalam rapat koordinasi tersebut masih banyak daerah yang keberatan dan belum menyepakati soal pembayaran gaji yang harus ditanggung pemerintah daerah.

"Semua provinsi merasa keberatan kalau disuruh membayar gaji termasuk pelaksanaan P3K karena tidak ada dalam anggaran APBD. Menpan dan Kemenku masih dalam proses belum final," tambah Umi.

Kendati, demikian jika pusat mewajibkan untuk melakukan rekrutmen dalam tahun ini, mau tidak mau dan siap tidak siap pemerintah daerah harus melaksanakan ini.

"Kita masih menunggu, karena kan katanya pengumuman sore ini. Kalau melihat jadwal memang pengumuman hari ini, pendaftaran mulai tanggal 10-16 Februari. Tapi kita masih menunggu, dan kita akan rapat internal duli terkait hal ini," katanya.

Umi menyebutkan, pihaknya akan kebingungan jika dari pelaksanaan hingga nanti beban gaji akan betul-betul ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Mau tidak mau nanti ada pergeseran anggaran, karena ini sama sekali belum direncanakan dan dianggarkan. Ini juga yang membuat agak kebingungan," katanya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved