Layani 871 TPS, KPU Bangka Butuh 6.097 PPS dan 1.742 Linmas

Kegiatan Pemilu 2019 mendatang menggunakan 871 TPS di Kabupaten Bangka. Sedangkan, jumlah pemilih di satu TPS sebanyak 300 pemilih.

Layani 871 TPS, KPU Bangka Butuh 6.097 PPS dan 1.742 Linmas
bangkapos/nurhayati
Kegiatan sosialisasi Kebijakan KPU dan Progres Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 dengan Stakeholder, Selasa (12/2/2019) di Hotel Manunggal Sungailiat. 

BANGKAPOS.COM -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka M Hasan, mengatakan saat ini KPU Kabupaten Bangka sedang melakukan perakitan logistik Pemilu 2019 serta memindahkan logistik dari Gudang KPU Bangka ke Gedung Diklat yang dipinjamkan oleh Pemkab Bangka.

Sedangkan untuk logistik pemilu hingga sekarang ini sudah mencapai 80 persen terkecuali surat suara yang masih dalam proses pencetakan di pusat.

"Untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 KPU perlu koordinasi dengan semua pihak. Apalagi pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April nanti tinggal sekitar 64 hari lagi sehingga sangat diperlukan persiapan yang matang dan dukungan dari semua unsur, terutama dari Pemkab Bangka," ungkap Hasan saat Sosialisasi Kebijakan KPU dan Progres Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 dg Stakeholder, Selasa (12/2/2019) di Hotel Manunggal Sungailiat.

Dijelaskannya, untuk kegiatan Pemilu 2019 mendatang menggunakan 871 TPS di Kabupaten Bangka. Sedangkan, jumlah pemilih di satu TPS sebanyak 300 pemilih.

"Hal ini menjadi salah satu persoalan di KPU Kabupaten Bangka, sehingga perlu disampaikan kepada aparat pemerintah di kecamatan hingga kepada kepala desa," ungkap Hasan.

Menurut Komisioner Divisi Tekhnis Penyelengaraan KPU Kabupaten Bangka, Iman Supiar, KPU Kabupaten Bangka akan merekrut panitia pemungutan suara (PPS), sehingga memerlukan dukungan dari Pemkab Bangka dan jajaran.

KPU memerlukan sebanyak 6.097 orang PPS dan sebanyak 1.742 orang tenaga Linmas, sehingga perlu kerjasama. Namun perlu kerjasama dari dinas kesehatan terkait surat keterangan kesehatan.

"Kami akan melakukan bimbingan tekhnis dan penetapan setelah dilakukan perekrutan PPS dan petugas lingkungan masyarakat," jelas Iman.

Ia meminta agar panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan PPS untuk selalu berkoordinasi dengan camat, lurah dan kepala desa terkait penggunaan fasilitas milik pemerintah di daerah masing-masing

"Ketika mulai tahapan semua berada dikoordinasikan kepada tekhnis penyelenggaraan, mulai dari pendaftaran
461 calon dari 16 partai tetapi ada partai yang tidak mengisi daerah pemilihan," kata Iman.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved