VIDEO: Pemerintah Targetkan Pemasukan Dari Sektor Pajak Sebesar Rp1.700 Triliun

Pada tahun 2019, APBN menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 1.700 Triliun. Penerimaan tersebut untuk menutup kebutuhan dalam APBN

BANGKAPOS.COM -- Pada tahun 2019, APBN menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 1.700 Triliun. Penerimaan tersebut untuk menutup kebutuhan dalam APBN sebesar Rp 2.461,1 Triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung Imam Arifin pada acara Pekan Panutan Penyampaian SPT di Sungailiat, Selasa (12/2/2019) di Ruang Rapat Bangka Setara Kabupaten Bangka.

Dari anggaran tersebut sekitar Rp 826, 8 Triliun dibagikan ke daerah-daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa, dana perbantuan dan dana dekonsentrasi.

Dana tersebut diluar dari dana untuk instansi vertikal seperti kejaksaan, pengadilan, perpajakan, kepolisian dan lainnya dimana anggarannya sekitar Rp 600 Triliun untuk kementerian dan lembaga vertikal tersebut.

"Dari APBN ini negara kita selama beberapa tahun terakhir berakhirnya era minyak tahun 1985 itu bertumpu pada penerimaan pajak di angka sekitar 74 persen selain utang yang sekarang makin sedikit tinggal sekitar Rp 300-san Triliun Itu pun hanya maintance hutang yang lama," ungkap Imam.

Sedangkan utang baru dikatakannya dibandingkan utang lama yang harus dikembalikan defisitnya tinggal sekitar Rp 10 Triliun. 

Diakui Imam dari gambaran tersebut kondisi Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 semakin baik. Dengan demikian pelayanan yang diberikan pemerintah juga kepada masyarakat lebih baik.

"Pembayaran pemerintah untuk gaji, DAU, BPJS Insyaallah bisa diatasi dengan catatan pajaknya masuk sebesar Rp 1.700 Triliun. Kalau sampai nggak masuk berarti harus ditutup dari utang. Kalau ditutup dari utang beban negara bertambah besar," jelas Imam.

Dibandingkan dengan di luar negeri menurutnya masyarakat di Indonesia pajak penghasilannya lebih ringan.
Dia mencontohkan di Korea Selatan setiap orang dikenakan pajak penghasilan sekitar 24 persen jika penghasilannya setahun Rp 100 juta dikenakan pajak sebesar Rp 24 juta disumbangkan kepada negara yang digunakan oleh pemerintahnya untuk membangun berbagai fasilitas umum.

Sementara di Jerman pajak penghasilan masyarakatnya dikenakan 33 persen. Wajar jika biaya sekolah hingga pasca sarjana gratis.

Sedangkan di Indonesia pajak penghasilannya sebesar 11,2 persen disumbangkan untuk negara, lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 14,5 persen.

"Dalam ekonomi makro wajar kalau Malaysia lebih baik dari kita karena bisa mengumpulkan uang lebih banyak dari kita. Apalagi negara-negara maju," kata Imam.

Oleh karena itu pihaknya dari kanwil pajak perlu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat lewat sektor pajak.

"Untuk mengamankan Rp 1.700 Trilyun penerimaan daerah dari pajak dimulai dari Surat Pemberitahuan Tahunan. Dalam administrasi masyarakat setiap tahun harus menghitung penghasilannya, pajak yang sudah dipotong, kalau masih kurang dibayar. Apalagi untuk ASN ada instruksi dari Menteri PAN RB di birokrasi wajib menyampaikan SPT melalui e-billing," kata Imam.

Oleh karena itu dia berharap ASN wajib menyampaikan SPT paling lambat 31 Maret. Begitu juga bagi masyarakat umum bisa menyampaikan SPT melalui e billing. (BANGKAPOS.COM/NURHAYATI)

Penulis: nurhayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved