VIDEO: Wabup Bangka Peringatkan Peraturan Desa Harus Akuntabel

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengingatkan perangkat pemerintah desa dapat membuat peraturan desa yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

BANGKAPOS.COM -- Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengingatkan perangkat pemerintah desa dapat membuat peraturan desa yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, peraturan desa berupa penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Saya ingatkan agar peraturan desa itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum," tegas Syahbudin saat membuka bimbingan teknis penyusunan peraturan desa penyusunan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes), Selasa (12/2/2019) di Hotel Novilla Sungailiat.

Disampaikannya, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain itu rancangan peraturan desa wajib terlebih dahulu dikonsultasikan dengan masyarakat serta wajib disebar luaskan oleh pemerintah desa mulai saat disusun sampai peraturan itu ditetapkan.

"Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui dan terlibat aktif dalam proses penyusunan serta pengawasan peraturan desa," kata Syahbudin.

Disampaikannya, bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan rencana kegiatan tindak lanjut.

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa menentukan program dan kegiatan tahun berikutnya. Pelaporan yang dibuat merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditegaskan dalam asas akuntabel.

"Hakekat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa," tegas Syahbudin.

Sekretaris desa mempunyai peranan penting dalam penyusunan peraturan desa dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

"Sekretaris desa dituntut dapat memahami dan menjalankan ketentuan serta dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui pembangunan desa secara partisipatif," pesan Syahbudin. (BANGKAPOS.COM/NURHAYATI)

Penulis: nurhayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved