Parkir Pangkalpinang Akan Dikelola Pihak Ketiga, Dishub Tidak Lagi Pegang Uang

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Pangkalpinang Ubaidillah menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menggodok aturan pengelolaan perparkiran di Pangkalpinang

Parkir Pangkalpinang Akan Dikelola Pihak Ketiga, Dishub Tidak Lagi Pegang Uang
(BANGKA POS / DEDY Q)
Plt. Kepala Dishub Pangkalpinang Ubaidillah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Plt. Kepala Dinas Perhubungan Pangkalpinang Ubaidillah menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menggodok aturan pengelolaan perparkiran di Pangkalpinang.

Pihaknya bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dalam Pembangunan Daerah (TP4D) Pangkalpinang saat ini tengah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri.

Rencananya, pengelolaan perparkiran, baik perparkiran tepi jalan umum atau parkir khusus, di ibu kota akan diserahkan kepada pihak ketiga melalui lelang. Artinya, ke depan, pola retribusi tak lagi menggunakan pola setoran langsung ke petugas atau juru pungut Dishub Pangkalpinang.

"Kami saat ini tengah berkonsultasi dengan LKPP di Jakarta. Rencana kami, penataan parkir ini, pengelolaannya akan diserahkan ke pihak ketiga. Jadi pola setoran harian itu akan kami hapuskan, setorannya langsung ke kas daerah, sehingga Dishub itu tidak lagi pegang uang," beber Ubaidillah saat dihubungi Bangka Pos, Rabu (13/2/2019)

LKPP, kata Ubai, bingung menjawab rencana pengelolaan perparkiran melalui lelang ini.

Menurut mereka, kata Ubai, lahan parkir, baik tepi jalan umum ataupun parkir khusus, termasuk Barang Milik Daerah (BMD) sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan aturan barang milik daerah.

Selama ini, Ubai melanjutkan, pengelolaannya di Pangkalpinang tidak mengacu pada aturan pengelolaa BMD tersebut. Selanjutnya, tim juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian menyusun aturan pengelolaan parkir di Pangkalpinang.

"(Karena terkait pengelolaan BMD) Sehingga besok tim kami akan konsultasi lagi ke Kemendagri terkait ini. Jadi langkah selanjutnya, kami akan susun aturannya dulu, setelah tim kami ke Kemendagri. Maksud kami menyusun aturan ini, kami mau serahkan ke pihak ketiga, tentu harapannya pengelolaannya lebih baik. Dishub tidak lagi memungut, intinya bisa dibilang untuk menghindari potensi kebocoran, dan PAD diharapkan meningkat," tutur dia.

Selain soal aturan pengelolaan, Ubai juga menjelaskan, bahwa pihaknya tetap akan memaksimalkan titik-titik parkir yang ada di Pangkalpinang saat ini. Artinya, ke depan tidak akan ada penambahan titik -titik parkir baru.

Namun, titik-titik parkir yang ada akan dikelompokkan menjadi beberapa wilayah untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan parkir.

"Dari hasil survei yang dilakukan bersama Universitas Bangka Belitung (UBB) itu dikelompokkan dalam 20 wilayah. Hanya penataan ulang saja, sehingga dikelompokkan. Ini untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan pengelolaannya," ucap Ubai.

(BANGKAPOS.COM / dedyqurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved