Polda Babel Tegaskan Putus Alur Panjang Perdagangan TBS Kelapa Sawit

14 pelaku usaha dibidang penjualan TBS kelapa sawit (tandan buah segar) di wilayah Bangka belitung dikumpulkan untuk melakukan rapat

Polda Babel Tegaskan Putus Alur Panjang Perdagangan TBS Kelapa Sawit
Ist/dirkrimsus polda babel
Brigjen Pol Istiono memimpin rapat koordinasi penyamaan persepsi mengenai kestabilan harga TBS kelapa sawit, Rabu (13/2/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - 14 pelaku usaha dibidang penjualan TBS kelapa sawit (tandan buah segar) di wilayah Bangka belitung dikumpulkan untuk melakukan rapat koordinasi penyamaan persepsi perdagangan dengan stakeholder di Babel, Rabu (13/2/2019), di ruang rupatama Polda Babel.

Sebelumnya, kelompok pekebun sawit mandiri yang harga TBS nya rendah, sudah menyampaikan keluhan dan dibawa dalam rapat di DPRD Babel.

Kapolda Bangka belitung, Brigjen Pol Istiono saat memimpin rapat koordinasi menyatakan, permasalahan dalam kestabilan harga TBS sawit berakar dari alur mata rantai yang tidak sesuai dengan Permentan nomor 1 tahun 2018, yang berisi tidak adanya kolektor ataupun broker.

Namun yang terjadi saat ini, justru petani sawit ketika memanen hasil, maka akan dijual melalui kolektor lalu ke badan usaha. Setelah itu baru diambil oleh perusahaan sawit. Alur mata rantai ini justru salah.

"Setelah didalami masalahnya seperti apa, kami ketahui ternyata alur penjualannya yang salah. Seharusnya kolektor itu tidak ada karena sesuai dengan Permentan. Kami pun sekarang sedang berupaya memutus mata rantai itu, untuk menghapus kolektor ataupun broker," jelas Brigjen Pol Istiono, Rabu (13/2/2019).

Istiono menyebutkan, seharusnya alur produksi yang terjadi yakni dari petani sawit ke lembaga pekebun dan berakhir di perusahaan kelapa sawit. Di perusahaan ini lah nantinya kelapa sawit akan ditimbang dan dibayar sebulan sekali ke petani.

Hasil dari rapat penyamaan persepsi ini, semua pihak sepakat memangkas mata rantai yang panjang pada perdagangan TBS kelapa sawit.

Pasalnya, ketika perusahaan kelapa sawit menguasai jalur pembelian, maka diduga telah melaksanakan praktik oligopsoni. Hal ini pun akan berkaitan dengan hukum dan diancam kurungan selama enam bulan.

"Kalau ternyata membentuk badan usaha dan menyalahi, bisa kami lakukan penindakan." sambungnya.

Dia juga mengatakan, untuk pihak yang menjadi kolektor juga akan dikenakan sanksi pidana, dengan ancaman hukuman empat tahun.

Istiono menuturkan, pelaku usaha saat ini diberikan langkah persuasif untuk membenahi dan sudah dilakukan sosialisasi terkait pemutusan mata rantai dengan menghapus kolektor ini. Namun jika masih terdapat kolektor yang mencari keuntungan, maka pihaknya akan segera menindak.

(Bangkapos/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved