Pemerintah Cabut Pajak Ekspor CPO, Ahok Berharap Harga TBS Petani Dibeli Sesuai Pergub

Harga TBS dari petani dapat dibeli pengusaha dengan harga yang sudah ditetapkan bersama melalui Peraturan Gubernur Babel

Pemerintah Cabut Pajak Ekspor CPO, Ahok Berharap Harga TBS Petani Dibeli Sesuai Pergub
IST/DPRD Babel
Hendriyansen alias Ahok saat melakukan pertemuan dengan pihak Kemendag di Jakarta beberapa waktu lalu. 

BANGKAPOS.COM  - Kabar baik untuk petani sawit yang selama ini mengeluh harga tandan buah segar (TBS) sangat murah.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Keuangan agar mencabut pajak ekspor minyak sawit atau CPO sebesar 50 dolar Amerika Serikat per ton.

Imbasnya, harga TBS dari petani dapat dibeli pengusaha dengan harga yang sudah ditetapkan bersama melalui Peraturan Gubernur Babel

"Keluhan petani sawit kami tindaklanjuti dengan melakukan kunker Komisi II ke Kementerian Perdagangan. Pihak Kemendag menyampaikan informasi soal PMK Menteri Keuangan 152/PMK.05/08 tanggal 4 Desember 2018. Resmi diterbitkan penghapusan tarif pajak ekspor CPO ekspor 50 dolar AS per ton," ungkap anggota Komisi II DPRD Babel Hendriyansen alias Ahok kepada bangkapos.com, Minggu (17/2/2019).

Menurutnya, dampak dari peraturan itu, pengusaha tidak dikenakan biaya ekspor alias nol rupiah.

Saat ini harga CPO dunia di bawah 570 dolar AS per ton, sehingga kebijakan itu diharapkan dapat membantu menaikkan nilai jual sawit petani

"Saya pikir pemerintah berbaik hati untuk meningkatkan penghasilan petani sawit. Sekarang mulai naik harga TBS smendekati harga Rp 1.000 per kilogram. Bisa untuk menutupi biaya operasional dan menguntungkan," kata Ahok.

Pihak DPRD Babel berharap, pengusaha merespon secara positif kebijakan tersebut. Indikasinya, penetapan TBS sesuai dengan keputusan Pergub Babel.

Pergub Babel tentang harga TBS diperbarui dan disepakati dengan pihak terkait setiap dua minggu sekali.

"Dengan kebijakan ini, meski banyak panen, tidak masalah karena pabrik siap menampung. Apalagi akan banyak dibangun pabrik, ini sangat membantu," ujarnya.

Selanjutnya, kata Ahok, tergantung regulasi dari pemda di kabupaten untuk menyikapi persoalan ini.

Pengusaha sawit di Belitung menurutnya sudah menjalankan pergub harga TBS. Beda halnya dengan pengusaha di Pulau Bangka masih ada yang belum sepenuhnya menjalankan pergub itu.

Kondisi inilah yang sangat disayangkan pihak DPRD Babel. Pengusaha yang membandel, lanjut Ahok, semestinya mendapat tindakan dari pihak terkait

"Kalau kami bertugas melakukan pengawasan. Kan seharusnya pengusaha pabrik mengikuti peraturan gubernur sehingga kondisi berjalan baik. Saya pikir pihak berwajib bisa merespon pengusaha yang membandel," tegas Ahok.

Penulis: Alza MH (day)
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved